Infografis
Suara.com - Anggaran untuk program rumah DP 0 rupiah Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2020 dipangkas oleh DPRD Jakarta. Kini anggaran program unggulan Gubernur Jakarta Anies Baswedan itu hanya tersisa Rp 500 miliar.
Anggaran itu awalnya diajukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Mata anggaran yang diajukan adalah untuk Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR).
Ketua fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta Gembong Warsono mengatakan pada pembahasan awal, anggaran yang diajukan sebesar Rp 2 triliun. Namun dalam rapat komisi pembahasan anggaran, nilainya dipangkas menjadi Rp 1 triliun.
"Pinjaman daerah (untuk FPPR) tadinya Rp 2 triliun, kemudian turun menjadi Rp 1 triliun dan akhirnya disepakati Rp 500 miliar," ujar Gembong kepada wartawan, Kamis (28/11/2019).
Baca Juga: Muncul Petisi Minta Anies Tolak Beri Izin Reuni dan Bubarkan PA 212
Program rumah DP Rp 0 ini merupakan program unggulan yang ditawarkan Anies sejak masa kampanye. Dalam perjalanannya kebijakan ini diberi nama Solusi Rumah Warga (Samawa).
Saat itu Anies berjanji bakal membangun 218.214 unit rumah DP Rp 0 selama lima tahun menjabat. Namun hingga kini baru ada 780 unit rumah DP Rp 0 di Klapa Village, Jakarta Timur.
Selain itu, program ini juga mendapatkan polemik karena dinilai tidak tepat sasaran. Pasalnya, harganya dinilai terlalu mahal untuk masyarakat kelas bawah.
Syarat untuk memilikinya salah satunya memang gaji minimal Rp 4 juta. Selama pendaftaran juga ditemukan banyak peminat yang memiliki mobil mewah.
Meski demikian, Anies menganggap programnya itu tetap sesuai sasaran. Menurutnya proses klasifikasi yang dilakukan pihaknya tidak akan meloloskan orang dengan kemampuan ekonomi yang tinggi.
Baca Juga: Anies Jadi Ketum APPSI, Ferdinand Beri Selamat Tapi Sebut Jabatan Kosong
