Infografis
Suara.com - Biro Hukum dan Humas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyelengarakan penguatan fungsi kehumasan dengan tema "Peran Kehumasan dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia".
Plt Kepala BNP2TKI, Tatang Budie Utama Razak secara resmi membuka kegiatan tersebut, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Acara ini menghadirkan Redaktur Suara Pembaruan, Agustinus Lesek, sebagai nara sumber, mantan Pimred Bisnis Indonesia, Syarifudin, dan Humas Kominfo. Kegiatan dilaksanakan di Jakarta, 28 November 2019, dengan peserta para pegawai di lingkungan BNP2TKI.
Tatang menyampaikan, dunia berubah begitu cepat. Saat ini, ada momentum badan baru dengan perubahan yang fundamenental.
Baca Juga: Rapat dengan BNP2TKI, Komisi IX Dorong Penempatan PMI Terampil
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, dalam semua aspek, tidak hanya infrastruktur dan sumber daya manusia yang diperlukan.
"Humas harus aktif kepada masyarakat, harus bisa menjelaskan isu kepada masyarakat. Humas harus mendorong keterlibatan publik untuk masyarakat," jelas Tatang.
Ia menambahkan, humas pemerintah harus bergerak cepat untuk masyarakat dalam memberikan informasi yang aktual, terutama dalam pelayanan pelindungan pekerja migran Indonesia.
Ke depan, menurut Tatang, peran humas BNP2TKI harus cepat, dengan memberikan informasi yang cukup ringkas tidak perlu panjang lebar. Humas harus mengemas isu menjadi sesuatu yang menarik.
"Kita harus punya karakter, konten yang menarik dan bagus. Sekarang kita harus menyusun kegiatan dengan target oriented," ujarnya.
Baca Juga: BNP2TKI akan Berubah Nama Jadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
"Bagaimana kita ingin dekat dengan masyarakat. Yang penting, kemampuan untuk menyampaikan dengan lebih cepat dan akurat. Itu penting tidak mudah tapi tetap harus belajar," tambahnya.
