Infografis
"Keempat, terkait sikap KPK terhadap Ahok misalnya dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Dikatakan meskipun sudah tersedia alat bukti yang minimal itu dua, ternyata itu ada empat atau lima alat bukti, untuk Ahok ini diproses lebih lanjut, oleh KPK dikatakan bahwa Ahok tidak punya niat jahat. Bagaimana mengukur niat jahat?" tutur Marwan.
Alasan kelima adalah persoalan mafia migas. Menurut Marwan, Presiden Jokowi terkesan tidak antusias untuk menyelesaikan masalah mafia migas.
"Pak Jokowi sudah pernah menyetujui pembentukan tim reformasi tata kelola migas, ketuanya Pak Faisal Basri di tahun 2015. Dalam waktu beberapa bulan sudah merekomendasikan beberapa hasil yang sudah dilaporkan ke KPK dan Jokowi. Tetapi Pak Jokowi kelihatannya tidak terlalu antusias untuk menyelesaikan masalah mafia ini," ucap Marwan.
Ia pun menghimbau agar isu mafia migas tidak dipakai untuk menjustifikasi Ahok menjadi petinggi di perusahaan BUMN.
Baca Juga: Terobos Lampu Merah, TransJakarta Tabrak Pemotor sampai Tewas
"Padahal orang yang pangkatnya lebih tinggi dari sekadar komisaris, Presiden saja tidak melakukan apa-apa. Jangan sampai kita ini nanti disuguhi retorika," ujarnya.
