Infografis
Suara.com - Ketua Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro mengaku akan berkoordinasi dengan Habib Rizieq Shihab untuk segera membuat laporan dugaan pencekalan secara resmi ke Duta Besar Republik Indonesia di Arab Saudi.
Hal itu disampaikan Sugito menyusul pernyataan Menkopolhukam yang menantang Rizieq agar melapor kepada petugas berwajib jika merasa dicekal oleh pemerintah Indonesia. Namun demikian, Sugito meminta jaminan laporan yang akan dibuatnya itu akan diproses.
Menurut Sugito jangan sampai ketika pihaknya telah membuat laporan resmi terkait pencekalan Rizieq nantinya akan ada lagi persoalan lain yang timbul sebagai alasan untuk menghambat kepulangan kliennya itu.
"Oke lah kalau alasannya itu, kita bisa koordinasi kapan saja dengan Duta Besar. Tapi apakah ada jaminan bisa pulang ke Indonesia. Janganlah kita itu di-ping-pong sana-sini, tapi unjung-ujungnya tidak bisa pulang," kata Sugito saat dihubungi Suara.com, Kamis (28/11/2019).
Baca Juga: Hanya Lapor Lewat Youtube, Mahfud MD Sebut Pemerintah Tak Bisa Bantu Rizieq
Dia menilai, jika pemerintah Indonesia memiliki niat yang tulus untuk memulangkan Rizieq bukanlah perkara yang sulit. Sugito menilai apa yang dikatakan pemerintah Indonesia kekinian terkait alasan Rizieq tidak bisa pulang hanyalah permainan kata semata.
"Tolong lah dibantu langkah apa yang harus kita lakukan sehingga Habib Rizieq bisa pulang. Jangan membuat permainan perkataan yang akhirnya ujung-ujungnya sebenarnya hanya untuk melempar tanggung jawab. Kami enggak mau," tegasnya.
Sebelumnya, Mahfud MD meminta Rizieq Shihab untuk lapor ke pihak berwajib setelah berkoar-koar merasa dicekal oleh pemerintah Indonesia hingga tak bisa keluar dari Arab Saudi
Hal disampaikan lantaran Mahfud mengaku tidak menemukan bukti adanya pencekalan terhadap Rizieq setelah melakukan pengecekan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama.
Mahfud meminta Rizieq untuk melaporkan pencekalannya secara resmi ke pemerintah Indonesia atau pemerintah Arab Saudi agar bisa diproses hukum.
Baca Juga: Habib Rizieq Lagi Urus Visa Pulang ke Indonesia
"Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena urusannya bukan dengan pemerintah Indonesia sebenarnya. Nah kalau memang ada, bukti sekecil apapun bahwa itu dicekal oleh pemerintah Indonesia ya serahkan kepada Menteri Agama kepada Menko Polhukam atau Mendagri, nanti akan di proses," kata Mahfud MD usai rapat terbatas dengan Mendagri Tito Karnavian dan Menag Fachrul Razi di Kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/) kemarin.
