Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menanggapi rekomendasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang ingin menjadikan MPR kembali menjadi lembaga tertinggi, sekaligus lembaga yang memilih presiden. Ia mengatakan bahwa PKB menerima masukan tersebut.
Menurut Jazilul, Fraksi PKB di Parlemen akan melihat rekomendasi PBNU sebagai nasihat yang perlu dipertimbangkan baik dan buruknya. PKB juga akan memastikan rekomendasi PBNU tersebut dapat diterima oleh seluruh fraksi.
“Ya tentu Fraksi PKB akan menerima itu sebagai masukan, nasihat sekaligus kami akan berfikir apakah nanti ide atau arahan dari PBNU akan diterima dari semua fraksi yang ada,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Jazilul berujar jika nantinya rekomendasi PBNU untuk presiden dipilih MPR dapat diterima, artinya PKB berhasil meyakinkan seluruh fraksi.
Baca Juga: Usul Pemilihan Presiden Dipilih MPR, Andi Arief: Ada Apa dengan NU?
“Kalau semua fraksi yang ada menerima berarti PKB berhasil meyakinkan apa yang menjadi rekomendasi PBNU,” ujarnya.
Diketahui, rekomendasi PBNU itu disampaikan langsung oleh Ketua PBNU Said Aqil saat menerima kunjungan dari Pimpinan MPR di PBNU terkait amandaen UUD 1945.
"Tentang pemilihan Presiden kembali oleh MPR, itu keputusan Munas NU di Kempek, Cirebon 2012," ujar Ketum PBNU Said Aqil Sirodj usai pertemuan dengan pimpinan MPR di kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat.
Said menilai selain berbiaya tinggi, pemilihan presiden secara langsung juga dapat menimbulkan gejolak di masyarakat yang terbelah karena berbeda pilihan.
"Pilpres langsung itu high cost, terutama costsosial. Kemarin baru saja betapa keadaan kita mendidih, panas, sangat mengkhawatirkan. Ya untung, enggak ada apa-apa. Tapi apakah selama lima tahun harus kaya gitu?” ujar Said.
Baca Juga: PKS Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode, Bamsoet: Wacana Itu Bukan dari MPR
