Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritisi diterbitkannya surat keputusan bersama (SKB) yang ditandatangani oleh sejumlah Kementerian dan Badan tentang penanganan radikalisme. SKB tersebut diterbitkan dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pembuatan portal aduanasn.id.
Fadli menilai kebijakan tersebut cenderung menyudutkan umat Islam yang selama ini kerap didentifikasikan sebagai pihak yang paling sering terpapar radikalise. Penyudutan terhadap umat Islam itu berpotensi hadir mengingat tidak adanya indikator yang jelas terkait orang atau kelompok yang berpaham radikal.
“Saya kira itu agak berlebihan dan keterlaluan. Ini orang-orang yang ambil keputusan ini seperti enggak ngerti sejarah dan ini pasti melukai umat Islam. Karena siapa sih yang dianggap terpapar radikalisme? Pasti umat Islam. Ini mau memojokkan umat Islam, itu kebijakan Islamophobia menurut saya,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).
Menurut Fadli, pemerintah tidak perlu sampai penerbitan SKB oleh 11 instansi pemerintah. Apalagi kata dia, tidak ada warga Indomesia yang radikal atau teroris. Jikapun ada, Fadli menilai itu hanya dibuat-buat.
Baca Juga: Pertanyakan Urgensi PP 77 dan SKB, DPR Bakal Panggil Menpan RB dan Mendagri
“Enggak ada orang Indonesia yang radikal dan teroris menurut saya, ya. Itu dibikin-bikin saja. Umat Islam di Indonesia itu termasuk umat Islam yang paling moderat di dunia, enggak ada yang aneh-aneh," kata dia.
"Jadi tindakan-tindakan seperti itu malah menciptakan skeptisisme dari kalangan termasuk umat Islam sendiri bahwa negara ini sedang memusuhi umat Islam. Terkesan demikian,” Fadli menambahkan.
