Infografis
Suara.com - Pengamat Politik Rocky Gerung menilai penambahan masa jabatan presiden menjadi lebih dari 2 kali bertentangan dengan demokrasi. Sebeb menurutnya, sistem demokrasi membatasi kekuasaan penguasa dalam kehidupan berpolitik.
Itu juga alasan, kata Rocky Gerung, pada masa reformasi jabatan presiden hanya dibatasi dua periode agar terjadinya sirkulasi kekuasaan.
Sebelumnya ia juga menyebut bahwa pengusul wacana penambahan jabatan presiden menjadi tiga periode tersebut tidak mengetahui pasti apa itu arti demokrasi.
“Demokrasi artinya pembatasan kekuasaan supaya apa? Supaya terjadi sirkulasi elite. Tiga periode membatasi kekuasaan nggak? Nggak. Sirkulasi jadi? Nggak. Jadi 15 tahun tidak ada sirkulasi elite,” ujar Rocky di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).
Baca Juga: Rocky Gerung: Akun Twitter Saya Dicuri Si Dungu
Rocky Gerung kemudian juga menyoroti kembali kenapa wacana tersebut bisa sampai diusulkan oleh orang yang ia nilai tidak mengerti arti demokrasi.
“Artinya dungu cara berpikir demokrasinya, dia nggak ngerti apa yang diusul,” kata Rocky.
Surya Paloh Dukung Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode
Wacana jabatan presiden tiga periode tengah hangat menjadi pembahasan di kalangan elite politik nasional. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh turut angkat bicara.
Ia menilai jika wacana tersebut harus didukung. Karena menurutnya masyarakat bisa menjadikan wacana tersebut sebagai sebuah diskursus yang baik untuk demokrasi Indonesia.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Ruhut Sitompul Dungu, Dibalas Julukan 'Raja Dungu'
"Kalau memang kebutuhannya ke arah itu (jabatan presiden tiga kali) kenapa tidak, kalau memang suasana tuntutan itu yang terbaik, pasti didukung," kata Surya Paloh saat ditemui di JX International, Surabaya, Sabtu (23/11/2019).
Menurut Paloh, jika masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih lantaran sistem demokrasi di Indonesia. Setiap orang diberikan kebebasan untuk memberi masukan dan pilihannya. Wacana jabatan presiden tiga kali juga merupakan bentuk aspirasi masyarakat.
"Kita harus bisa melihatnya sebagai satu hal yang wajar sekali, sistem demokrasi kita ini sebenarnya bukan ortodok konservatif yang monolib. Dia begitu dinamis, begitu bebas, begitu terbuka. Orang diberikan kebebasan untuk melakukan pilihan," ucapnya.
Karena masih wacana dan belum masuk ke dalam pembahasan yang serius, Paloh meminta kepada masyarakat dan elemen untuk tidak terkejut apabila terjadi perubahan terkait masa jabatan presiden. Namun syaratnya adalah pengambilan keputusan itu harus melibatkan seluruh elemen publik.
"Itu penting agar peran partisipatif publik tumbuh. Kalau peran partisipatif itu tumbuh, tidak perlu takut kita bikin perubahan itu," katanya lagi.
