Menurut Paloh, jika masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih lantaran sistem demokrasi di Indonesia. Setiap orang diberikan kebebasan untuk memberi masukan dan pilihannya. Wacana jabatan presiden tiga kali juga merupakan bentuk aspirasi masyarakat.
"Kita harus bisa melihatnya sebagai satu hal yang wajar sekali, sistem demokrasi kita ini sebenarnya bukan ortodok konservatif yang monolib. Dia begitu dinamis, begitu bebas, begitu terbuka. Orang diberikan kebebasan untuk melakukan pilihan," ucapnya.
Karena masih wacana dan belum masuk ke dalam pembahasan yang serius, Paloh meminta kepada masyarakat dan elemen untuk tidak terkejut apabila terjadi perubahan terkait masa jabatan presiden. Namun syaratnya adalah pengambilan keputusan itu harus melibatkan seluruh elemen publik.
"Itu penting agar peran partisipatif publik tumbuh. Kalau peran partisipatif itu tumbuh, tidak perlu takut kita bikin perubahan itu," katanya lagi.