Suara.com - Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi yakin pihaknya mampu merampungkan pembahasan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 sebelum 30 November 2019. Target tersebut lebih cepat dari yang diperkirakan Pemprov DKI yakni 11 Desember 2019.
Prasetio mengatakan waktu yang ditargetkan itu sesuai dengan Undang-undang Pemerintah Daerah Pasal 312 ayat 1 yang mengatakan Raperda tentang APBD harus selesai satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Ia mengatakan pembahasan anggaran mulai 25 hingga 28 November sudah cukup.
"Selesai tanggal 29 November, kita paripurna langsung MoU di situ. Jadi 25-28 itu kita membahas. Saya rasa cukup itu waktunya," ujar Prasetio kepada wartawan, Selasa (26/11/2019).
Prasetio mengaku yakin karena pembahasan anggaran di tingkat komisi telah rinci. Ia meyakini selanjutnya ketika dibawa ke Badan Anggaran (Banggar), maka pembahasannya bisa lebih cepat.
Baca Juga: Mendagri Usul Pilkada Kembali Dipilih DPRD, Refly Harun: Itu Bukan Jawaban
"Secara jadwal saya rasa kita bisa selesai. Karena kemarin kita melihat teman-teman di komisi semua kan sudah detail semua," jelasnya.
Selain itu, ia meminta agar semua anggota DPRD fokus dalam merampungkan pembahasan anggaran. Politikus PDI Perjuangan itu juga melarang anggotanya melakukan kunjungan kerja sampai saat pembahasan RAPBD.
"Kepada teman-teman fraksi, kunker ditiadakan selama pembahasan anggaran menjelang sampai tanggal 30. Pokoknya kita maksimalkan APBD. Tugas kita bukan kunker," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Sekda DKI Jakarta Saefullah mengatakan RAPBD akan rampung pada 11 Desember. Ia menyebut waktu penetapan itu berdasarkan kesepakatan bersama Pemprov dan DPRD DKI.
Menurutnya pihak eksekutif dan legislatif akan berusaha agar target batas waktu itu tercapai.
Baca Juga: DPRD DKI Klaim Rela Gaji Ditahan Demi Percepat Pembahasan Anggaran Jalan
"Barusan sudah disepakati bahwa paripurna APBD itu tanggal 11 (Desember). Nakanya tadi saya ingatkan supaya jadwal yang tadi kami sepakati itu harus ditepati bersama, baik eksekutif maupun legislatif," ujar Saefullah di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).