Said Didu Sindir Luhut: Menteri Segala Urusan Makin Powerfull

Selasa, 26 November 2019 | 07:39 WIB
Said Didu Sindir Luhut: Menteri Segala Urusan Makin Powerfull
Muhammad Said Didu - (Twitter/@msaid_didu)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu memberikan sindiran kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Ia merasa LBP adalah menteri segala urusan yang semakin powerfull.

Pernyataan ini disampaikan Said Didu melalui video yang diunggah ke kanal YouTube MSD pada Senin (25/11/2019).

"Saya pikir sebelum Luhut mendapat tambahan tugas menjadi Menko Maritim dan Investasi, juga sudah diketahui bahwa menteri segala urusan," ucap Said Didu di awal video.

Ia khawatir, Luhut memakai "alasan investasi untuk mengintervensi investasi yang akan dilakukan BUMN".

Baca Juga: Pelapor Diperiksa Singkat, Polisi Belum Sentuh Pokok Perkara Sukmawati

Posisi Luhut sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi justru membuatnya seperti orang nomor dua di Indonesia, menurut Said Didu.

"Saya katakan LBP ini bungkus investasi bisa menjadikan seakan-akan orang kedua di negeri ini. Apalagi kita tahu Wakil Presiden sekarang itu mohon maaf jauh di bawah Jusuf Kalla tentang ekonomi," ujarnya.

Said kemudian memberikan sindirian, "Pak Luhut ini tidak ada kata investasi saja sudah ikut cawe-cawe dalam banyak hal investasi di periode pertama Jokowi".

Pria yang bekerja di Kementerian BUMN sejak 2005-2010 ini juga menyinggung intervensi Luhut yang bisa membatalkan investasi Jepang dalam kereta cepat hingga beralih ke China.

"Faktanya sekarang bahwa biayanya lebih tinggi dari studi kelayakan yang dilakukan oleh Jepang. Dan sebenarnya tidak ada dana dari China, yang terjadi adalah mengakuisisi mengambil pemilik saham mayoritas terhadap kereta api Jakarta-Bandung. Akuisisi seperti ini terkait dengan BUMN," ucap Said Didu.

Baca Juga: Direktorat Jenderal Pajak Ingatkan Youtuber Tajir untuk Bayar Pajak

Ia khawatir hal serupa akan dilakukan Luhut pada Pertamina dan PLN, atau perusahaan BUMN lainnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI