Cek Fakta
Suara.com - Pihak Polda Metro Jaya kembali mangkir dalam agenda sidang kedua praperadilan kasus yang merundung enam tahanan politik pengibar Bintang Kejora di Istana Negara, Senin (25/11/2019).
Sebelumnya, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melayangkan panggilan sebanyak dua kali agar pihak Polda Metro Jaya ikut dalam proses praperadilan.
Tigor Hutapea selaku kuasa hukum mengatakan, pihaknya keberatan pada Hakim Tunggal Agus Widodo. Pasalnya, yang bersangkutan meminta agar persidangan ditunda seminggu ke depan.
Untuk itu, Tim Advokasi Papua meminta hakim tunggal untuk melanjutkan proses persidangan tanpa kehadiran Kepolisian Polda Metro Jaya. Tigor menduga, pihak Polda Metro Jaya menghindar dari proses praperadilan oleh sebab banyaknya kesalahan dalam proses penyidikan oleh polisi.
Baca Juga: Buka Dialog ke Kelompok Separatis, Pansus Papua Mau Temui KNPB dan ULMWP
“Kami menyatakan sikap keberatan kepada hakim tunggal Praperadilan, Polda Metro Jaya sudah dipanggil secara layak dan patut dalam waktu 30 hari, tidak ada alasan lagi untuk menunda sidang kami ingin agar permohonan praperadilan dibacakan hari ini dan besok langsung kepemeriksaan saksi-saksi dari kami," kata Tigor saat dikonfirmasi, Senin (25/11/2019).
"Polda Metro Jaya menghindari proses praperadilan karena ada banyak dugaan kesalahan yang dilakukan dalam proses penyelidikan hingga penyidikan kepada keenam orang aktivis tapol papua. Kami juga kecewa kepada hakim tunggal yang kembali memanggil polda untuk ketiga kalinya” katanya.
Tigor menyebut, mangkirnya pihak Polda Metro Jaya sebagai bentuk tidal menghormati proses yang telah diatur dalam Undang-Undang. Pasalnya, Polda Metro Jaya menghindari kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kabareskrim Nimor 3 Tahun 2014 Tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
"Ketidakhadiran Polda Metro Jaya dalam sidang praperadilan menjadi bukti Sisi Gelap kasus keenam aktivis tapol papua, kepolisian polda metro jaya tidak menghormati proses Praperadilan yang berlangsung yang telah diatur oleh Undang-Undang," jelas Tigor.
Sebelumnya, Tim Advokasi Papua akan melaporkan Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Agus Widodo ke Komisi Yudisial karena diduga dengan sengaja berupaya membuat lama proses persidangan.
Baca Juga: Temui Mahfud MD, Pansus Minta Semua Tapol Papua Bebas Sebelum 1 Desember
Hakim Agus Widodo pada praperadilan sebelumnya, Senin (11/11/2019), menunda persidangan selama dua minggu ke depan karena pihak Polda Metro Jaya selaku termohon tidak memenuhi panggilan.
"Besok kami akan ke Komisi Yudisial untuk melaporkan hakim, karena menurut kami penundaan dua minggu itu tidak wajar," ujar Tigor sebagaimana dilansir Antara di Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Menurut dia, penundaan praperadilan tidak perlu sampai dua minggu, mengingat bahwa termohon yakni Polda Metro Jaya masih berada di wilayah yang sama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga penundaan waktu persidangan selama satu minggu seharusnya sudah lebih dari cukup.
Diketahui, Surya Anta dan kawan-kawan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (22/10), terkait penetapan tersangka atas keenam orang tersebut oleh Polda Metro Jaya (PMJ).
Keenam tersangka tersebut adalah Dano Tabuni, Charles Cossay, Ambrosius Mulait, Isay Wenda, Ketua Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Surya Anta Ginting dan Arina Elopere.
Gugatan praperadilan tersebut diajukan Surya Anta dan kawan-kawan melalui kuasa hukumnya Okky Wiratama dan tim dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.
