Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia memiliki komitmen untuk membuat iklim investasi yang semakin menarik dalam lima tahun ke depan.
Penyederhanaan aturan dan birokrasi di Indonesia kata Jokowi, akan terus dilakukan guna mendukung hal tersebut. Hal disampaikan Jokowi saat menghadiri working lunch dengan sejumlah CEO perusahaan-perusahaan besar Korea Selatan di Hotel Lotte, Busan, pada Senin ( 25/11/2019).
"Pada saat yang sama saya menekankan bahwa investasi di Indonesia harus menciptakan lapangan kerja. Saya juga menekankan investasi tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, namun juga menjadikan Indonesia sebagai hub produksi," ujar Jokowi seperti dikutip Suara.com dari keterangan tertulis Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden.
Terkait dengan penyederhanaan aturan, pemerintah kata Jokowi akan melakukan pemangkasan sekitar 70 hingga 74 Undang Undang secara sekaligus dalam waktu bersamaan melalui omnibus law.
Baca Juga: Rudiantara Calon Bos PLN, Stafsus Menteri BUMN: Tunggu Pak Menteri Pulang
Dengan omnibus law ini, Jokowi berharap semua peraturan yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan menghambat investasi akan bisa disederhanakan.
"Dan juga pemangkasan birokrasi kita yang semakin simpel sehingga keputusan-keputusan yang diambil nanti juga akan semakin cepat. Yaitu nantinya akan dipangkas eselon IV dan eselon III di birokrasi kita," ucap dia.
Di depan para CEO, Jokowi menjelaskan alasan mengapa Indonesia merupakan tempat investasi yang tepat bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan. Sebab, Jokowi melihat masa depan dunia akan dimotori oleh emerging economy seperti Indonesia.
Di saat banyak negara mengalami aging society, Indonesia justru memiliki usia produktif yang besar dengan bonus demografi yang besar pula.
"Dan di saat banyak negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, Indonesia masih menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih dari 5 persen per tahun selama lima tahun ini," kata Jokowi.
Baca Juga: Tak Terima Disebut Anak Magang, Stafsus Jokowi ke Paloh: Kami Berpengalaman
Tak hanya itu, di saat banyak negara mengalami ketidakpuasan, stabilitas politik di Indonesia bisa cukup terjaga. Pada saat banyak negara cenderung melakukan proteksionisme, Indonesia menjadi koordinator bagi perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
