Infografis
Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menilai pemerintah perlu mengambil langkah terhadap sejumlah organisasi masyarakat atau ormas yang intoleran.
Menurut Tito, langkah tersebut perlu diambil agar tidak menganggu kedaulatan dan pembangunan di Indonesia.
Hal itu disampaikan Tito saat berpidato dalam acara 'Penganugrahan Ormas Award' di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019).
Awalnya Tito menjelaskan bahwa keberadaan ormas sejatinya banyak memberikan dampak positif bagi bangsa. Hanya, dalam perjalanan banyak pula ditemukan ormas-ormas intoleran yang bertindak dengan tidak menghargai hak asasi orang lain.
Baca Juga: Jumlah Makin Banyak, Mendagri Libatkan Polisi untuk Didik Ormas
"Tidak menghargai, atau kurang menghargai hak asasi orang lain, intoleransi misalnya salah satu contoh. Kemudian, juga ormas-ormas yang mungkin mengganggu ketertiban publik, melakukan acara di jalan umum kemudian mengganggu sampai tertutup jalan, setelah itu bikin rusuh. Kita tahulah beberapa kali terjadi," kata Tito.
Selain itu, kata Tito, ada pula ormas-ormas yang tidak mengindahkan etika dan moral tatkala menyampaikan pendapat. Di mana menurut Tito hal itu telah keluar dari nilai keadaban Timur dan pluralisme bangsa Indonesia.
"Kemudian ormas-ormas yang memiliki pemahaman ideologi atau praktik yang dapat membahayakan kesatuan bangsa. Dalam perjalanan ini ada," ujarnya.
Tito pun menilai pemerintah perlu mengambil langkah untuk menyikapi keberadaan ormas-ormas intoleran tersebut. Jangan sampai kata Tito, kebebasan demokrasi yang diberikan kepada ormas-ormas justru menganggu keberadaan dan pembangunan di Indonesia.
"Kami harus melakukan sesuatu kepada mereka agar jangan sampai kebebasan yang diberikan dalam iklim demokrasi ini kemudian membuat daya destruktif bagi keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atau justru menghambat pembangunan. Ini enggak boleh terjadi," tegasnya.
Baca Juga: Ternyata 400 Ribu Ormas se - Indonesia Tak Semua Tercatat di Kemendagri
