Infografis
Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menganggap soal wacana penambahan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode sangat berbahaya.
Bahkan, dia menyebut wacana masa jabatan presiden tiga periode itu sama halnya sistem demokrasi Indonesia kembali ke zaman Orde Baru.
"Kalau menurut saya sih membahayakan ya. Jadi tidak produktif. Ya boleh-boleh saja tapi produktif tidak? Tetap ya kalau kita tetap sepeti sekarang, dua periode, tidak tiga periode. (Mau) Kembali lagi nanti kayak Pak Harto, Pak Harto berapa kali tuh,” kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019).
Djarot menilai, untuk membuat adanya proses keberlanjutan tidak harus melalui penambahan masa jabatan. Melainkan harus dibuat Garis Besar Haluan Negara yang menjadi landasan bagi siapapun nanti presiden yang memimpin Indonesia.
Baca Juga: Cuma Otak Bisnis, PDIP DKI Tolak Keras Anies Bangun Hotel Mewah di TIM
"Maka kami fokus kemarin bicara tentang Badan Pengkajiannya, kita semua fokus untuk bagaimana mengahadirkan pokok-pokok haluan negara. Sehingga siapa pun presidennya ke depan ini landasannya sudah ada," katanya.
"Pola pikir kira misal bagaimana indonesia ini 100 tahun ke depan. Jangan sampai ganti presiden kemudian ganti kebijakan sehingga apa yang sudah dikerjakan tidak dilanjutkan lagi,” sambatnya.
Anggota DPR RI itu juga memastikan bahwa wacana penambahan masa presiden tersebut tidak pernah dibahas oleh MPR dan sama sekali bukan rekomendasi MPR periode sebelumnya ihwal amandemen UUD 1945.
"Enggak pernah dibahas dan tidak. Kalau amendemen terbatas itu betul-betul terbatas, hanya ingin menghadirkan pokok-pokok haluan negara. Itu yang direkomendasikan oleh MPR periode lalu. Itu saja, yang lain-lain itu enggak ada,” tandas Djarot.
Baca Juga: Tolak Rencana DKI Bangun Hotel di TIM, PDIP: Tak Hargai Seniman dan Budaya!
