Infografis
Suara.com - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberikan anugerah kepada Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, sebagai Tokoh Pelopor Penguatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Auditorium BMKG, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan penghargaan ini diberikan kepada Megawati karena dianggap telah berjasa mendukung modernisasi BMKG untuk kemanusiaan dan lingkungan melalui Keputusan Presiden Nomor 46 dan 48 pada 2002.
"Presiden Megawati saat itu sudah sangat memahami bahwa informasi BMKG sangat dibutuhkan untuk memantau dan memprediksi fenomena alam dan lingkungan, demi keselamatan masyarakat dan keberhasilan layanan berbagai sektor," kata Dwikorita.
Dwikorita menuturkan, melalui Keppres tersebut telah sukses membawa BMKG dalam membangun sistem-sistem operasional yang modern dan berkelas dunia sehingga dapat memberikan layanan informasi dalam rangka mendukung keselamatan jiwa dan harta, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan melalui penyediaan informasi dan peringatan dini.
Baca Juga: Surya Paloh Bilang Sayang ke Megawati Hingga Selfie di Lift, Netizen: Adem
"Penerbitan Keppres ini merupakan tonggak penting dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang meteorologi dan geofisika. Selain itu, melalui penerbitan Keputusan Presiden ini, peran BMKG menjadi lebih mandiri dalam mendukung pembangunan nasional," jelasnya.
Diketahui, pada tahun 2002 Megawati menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 46 dan 48 yang berisi bahwa BMKG diperkuat dan dimodernisasikan fasilitasnya, dengan dilompatkan statusnya sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen, yaitu sebagai Badan yang setara Kementerian, yang semula berada di bawah Departemen Perhubungan menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).
Acara ini juga dihadiri sejumlah pejabat negara seperti Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mensos Juliari Batubara, Menkes Terawan Agus Putranto, Menkeu Sri Mulyani, Menkumham Yassona Laoly, Menhub Budi Karya, Kemenristek Bambang Brodjonegoro, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan sejumlah petinggi PDI Perjuangan.
