Infografis
Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mewacanakan Pilkada langsung agar dikembalikan dipilih oleh DPRD. Menurut Tito dirinya hanya mengusulkan sistem Pilkada langsung perlu di evaluasi.
Hal itu dikatakan Tito dalam acara 'Penganugrahan Ormas Award Tahun 2019' di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019). Dia menyatakan tidak pernah mengatakan akan mengembalikan Pilkada langsung dipilih oleh DPRD.
"Yang saya sampaikan adalah mungkin perlu dilakukan evaluasi karena adanya ekses negatif. Tapi saya tidak pernah sama sekalipun mengatakan kembali kepada DPRD nggak pernah. Tidak pernah juga saya mengatakan Pilkada langsung dihilangkan, No, never," tegas Tito.
Tito meyakini bahwa Pilkada langsung memiliki banyak dampak positif dan spirit yang mulia. Hanya, dalam perjalanannya dan pengalaman dirinya sebagai Kapolda dan Kapolri kerap menemukan adanya dampak negatif dari sistem Pilkada langsung seperti menimbulkan konflik atau polarisasi dan mengeluarkan biaya yang tinggi.
Baca Juga: Mendagri Usul Pilkada Kembali Dipilih DPRD, Refly Harun: Itu Bukan Jawaban
"Semangatnya (Pilkada langsung) sangat mulia dan bagus. Tapi dalam perjalanannya saya kira kita tidak boleh juga menutup mata adanya beberapa ekses yang negatif diantaranya potensi konflik," ujarnya.
Untuk itu, Tito pun menilai perlu adanya evaluasi terhadap sistem Pilkada langsung secara akademik. Evaluasi secara akademik itupun bukan dilakukan oleh Kemendagri melainkan oleh pihak-pihak yang memang memiliki kapasitas.
"Evaluasi itu harus dilakukan dengan kajian akademik. Jangan oleh Kemendagri, nanti subjective buyers. Tapi oleh akademis dan tim teng yang kredibel," tuturnya.
"Apa kira-kira temuannya kita nggak tahu. Bisa saja temuannya masyarakat lebih mengkhendaki tetap pada Pilkada langsung. Apa respons dari Kemendagri no problem itu hasil kajian akademik. Tetapi harus ada solusi, bagaimana mengurangi dampak negatifnya. Bagaimana mengurangi potensi konflik dan biaya tinggi. Misalnya diantaranya dengan e voting. Kenapa tidak," imbuh Tito.
Baca Juga: Bawaslu Jabar Launching Pengawasan Pilkada Serentak 2020
