Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang Ketua Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) dalam kasus suap distribusi gula di PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) III tahun 2019.
Kedua saksi tersebut yakni. Ketua APTRI X, H. Mubin dan Ketua APTRI XI, H Edi. Keduanya bakal diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Direktur Pemasaran PTPN III, I Kadek Kertha Laksana (IKL).
"Kami periksa Mubin dan Edi dalam kapasitas saksi untuk tersangka IKL (I Kadek Kertha Laksana)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, dikonfirmasi, Senin (25/11/2019).
Febri mengklaim belum mengetahui apa yang akan didalami penyidik KPK. Termasuk apakah ada dugaan melibatkan orang-orang APTRI tersebut dalam kasus suap distribusi gula atau tidak.
Baca Juga: KPK Geledah 4 Rumah Terkait Suap Proyek Bupati Lampung Utara Nonaktif
Selain I Kadek, KPK telah menetapkan Pieko Nyoto Setiadi, pemilik PT Fajar Mulia Transindo selaku pemberi suap. Kemudian penerima suap bernama Dolly Pulungan, Direktur Utama PTPN III (Persero).
Diketahui, PTPN III merupakan induk BUMN perkebunan yang membawahi 13 PTPN, termasuk PTPN X dan PTPN IX yang dipimpin Gede Meivera dan Dwi Satriyo.
Dolly melalui Kadek Kertha Laksana diduga menerima suap sebesar SGD 345 ribu dari Pieko. Suap ini diberikan terkait distribusi gula di PTPN III.
Pieko merupakan pemilik dari PT Fajar Mulia Transindo dan perusahaan lain yang bergerak di bidang distribusi gula. Pada awal tahun 2019 perusahaan Pieko ditunjuk menjadi pihak swasta dalam skema long term contract dengan PTPN III (Persero).
Dalam kontrak ini, pihak swasta mendapat kuota untuk mengimpor gula secara rutin setiap bulan selama kontrak berjalan.
Baca Juga: KPK Pantau Kontrak Kerja Sama Pemprov NTB dengan PT Gili Trawangan Indah
Di PTPN III terdapat aturan internal mengenai harga gula bulanan yang disepakati oleh tiga komponen yaitu PTPN III, Pengusaha Gula, dan ASB selaku Ketua Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI). Pada sebuah pertemuan, Dolly meminta uang pada Pieko terkait persoalan pribadinya untuk menyelesaikannya melalui ASB.
