Infografis
Suara.com - Ahli ekonomi dan cendekiawan Emil Salim menyinggung perihal posisi partai dalam kabinet kerja pemerintahan. Sama halnya seperti BUMN, seharusnya anggota kabinet harus keluar dari partai politik.
Hal tersebut disampaikan oleh Emil melalui akun Twitter miliknya @emilsalim2010. Awalnya, Emil Salim mencontohkan anggota komisaris hingga direksi BUMN yang tak boleh terlibat dalam partai politik.
"Anggota Komisaris dan Direksi BUMN harus keluar dari Partai Politik untuk menghindari perbenturan kepentingan partai dengan fungsinya dalam BUMN," cuit Emil seperti dikutip Suara.com, Senin (25/11/2019).
Dengan adanya aturan tersebut, menurut Emil, seharusnya aturan tersebut juga berlaku untuk para anggota kabinet kerja.
Baca Juga: Apresiasi Buat Konsumen, PT HPM Bingkiskan Honda Day
Pasalnya, para anggota kabinet juga harus menjaga loyalitas dalam menjalankan tugasnya untuk negara. Tidak berada di bawah kendali partai politiknya.
"Suatu logika yang seyogianya juga berlaku bagi anggota kabinet yang loyalitas kepada Negara harus diatas Partai," ungkapnya.
Namun, hal itu justru tidak terjadi. Para anggota kabinet masih tergabung dalam partai politik, bahkan mereka memiliki jabatan strategis di partai.
Salah satunya adalah Menteri Perindustrian yang kini menjadi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Baca Juga: Kelewat Banyak, Jumlah Stiker Mobil Ini Dianggap Selevel 'Jenderal'
