Infografis
Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta menganggap pemerintah kurang cermat dalam hal kebijakan anti radikalisme. Sehingga membuat masyarakat menafsirkan radikalisme berbeda beda.
Menurut Sukamta, lantaran banyaknya pejabat yang berbicara terkait Radikalisme seperti Menteri Agama, Menkopolhukam, Mendagri maupun Polri.
“Kami harap pemerintah itu satukan suara dulu yang dimaksud dengan radikalisme itu apa. Sehingga itu menimbulkan kebingungan masyarakat seolah-olah negara ini sedang betul-betul situasi kacau gitu kan kok semua jadi bicara radikalisme padahal tidak jelas,” kata Sukamta di kawasan Kebin Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2019).
Selanjutnya, kata Sukamta, bila sudah menyatukan persepsi pemerintah dengan kementerian terkait mengenai Radikalisme. Kemudian, turut satu suara dalam menggunakan metode untuk memerangi radikalisme, pendekatan seperti apa yang bakal diterapkan untuk menekan tingkat radikalisme.
Baca Juga: Eks Teroris Umar Patek: Jangan Cuma Belajar Islam dari Internet
Hal ini penting, agar masyarakat tidak menjadi sasaran.
“Kalau ini tidak ada transparansi metodologi penanganan, dan yang ada hanyalah omongan-omongan serampangan dari para pejabat publik ini nanti akan menimbulkan masalah baru,” ujar Sukamta
Menurut Sukamta, bila tak ada metodelogi yang jelas, pemerintah dengan gampang menudih orang atau kelompok sebagai radikal.
"Nanti ada orang itu mudah sekali dituduh diberi label apalagi kalau yang diberikan contoh oleh pejabat itu adalah tampilan-tampilan fisik misalnya celana cingkrang,” ungkap Sukamta
Maka itu, Sukamta bersama komisi I DPR RI meminta agar pemerintah mendiskusikan metodelogi penanganan radikalisme.
Baca Juga: Tiga Suporter Indonesia Ditangkap Polisi Malaysia, Polri: Bukan Teroris
“Jelaskan kepada DPR dialog, ini loh kebijakan kami ini program kami ini kegiatan kami ini,” tutup Sukamta.
