Infografis
Suara.com - Jaringan Nasional Anti tindak Pidana Perdagangan Orang bersamuh dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gusti Ayu Bintang Darmawanti, untuk menyatakan dukungan dalam upaya memberantas human trafficking.
Dalam pertemuan yang digelar pada hari Kamis (21/11/2019) tersebut, Ketua JarNas TPPO Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dan Menteri Darmawanti terutama membahas persoalan masih maraknya perdagangan orang yang menyasar kaum perempuan dan anak.
Perempuan yang akrab disapa Sara itu mengungkapkan, Menteri PPPA Darmawanti terbilang strategis dalam persoalan tersebut.
![Ketua JarNas TPPO Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. [Dokumentasi JarNas TPPO]](https://media.suara.com/pictures/original/2019/11/22/25576-ketua-jarnas-tppo-rahayu-saraswati-djojohadikusumo.jpg)
Sebab, selain menjadi menteri yang membidangi masalah perlindungan permpuan serta anak, Darmawanti juga didaulat menjadi Ketua Harian Sub Gugus TPPO yang mengoordinasikan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Baca Juga: Diisukan Layak Jadi Wagub, Saras: Terima Kasih Bang Ferdinand
Karena itu, Sara berharap Kementerian PPPA bisa secara serius menangani permasalahan perdagangan orang di Indonesia.
Pasalnya, selama ini penyelesaian masalah perdagangan orang seringkali masih mengalami hambatan.
"Seringkali masih mengalami hambatan dalam proses penegakan hukumnya, mulai dari penggunaan undang-undang yang tidak tepat, sampai pemahaman aparat penegak hukum yang masih minim," kata Sara dalam keterangan tertulis kepada Suara.com, Jumat (22/11/2019).
Sara menuturkan, satu hal yang menjadi sorotan JarNas Anti TPPO adalah dana anggaran Kementerian PPPA yang berkurang.
Padahal, Kementerian PPPA membawahi pusat-pusat pengaduan TPPO pada hampir seluruh wilayah Indonesia.
Baca Juga: Sebut Saras Layak jadi Wagub, Taufik: Ferdinand Urus Demokrat Saja
![Ketua JarNas TPPO Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. [Dokumentasi JarNas TPPO]](https://media.suara.com/pictures/original/2019/11/22/50339-ketua-jarnas-tppo-rahayu-saraswati-djojohadikusumo.jpg)
Tentunya, kata Sara, pengurangan dana anggatan Kementerian PPPA tersebut bakal berimbas pada maksimalisasi pusat-pusat pengaduan TPPO di tingkat daerah.
"Hal ini memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat, khususnya bagi korban TPPO dan keluarganya," tegas Sara.
Sementara Sekretaris JarNas Anti TPPO, Andy Ardian, menganggap penyelesaian masalah perdagangan orang di Indonesia masih belum komprehensif.
Seringkali, kata dia, proses reintegrasi korban TPPO ke tengah masyarakat tak terlaksana secara baik. Alhasil, banyak korban TPPO justru kembali terjerat sindikat perdagangan orang.
Untuk diketahui, dalam pertemuan tersebut, juga hadir untuk memberikan dukungan anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka serta Staf Khusus Menteri PPPA, I Gusti Agung Putri Astrid.
