Infografis
Suara.com - Deputi Direktur Indonesian Center for Environment Law (ICEL) Reynaldo Sembiring menilai kalau Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra asal ucap tanpa pengetahuan penuh terkait dengan rencana penghapusan izin mendirikan bangunan (IMB) dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).
Reynaldo menilai alasan investasi terhambat bukan langsung mewacanakan penghapusan IMB dan amdal, melainkan mafianya yang diberantas.
Reynaldo mengawali pernyataannya dengan mengulangi perkataan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang kesal karena investor malah mulai menyerbu Vietnam. Kemudian Reynaldo tak habis pikir karena rencana menghapus amdal lah yang malah menjadi jawabannya.
"Saya ngambil contoh, saya mau main data saja lah, karena pemerintah suka enggak punya data. Jokowi kesal 33 investor cabut dari China pergi ke Vietnam terus jawabannya mau cabut amdal," kata Reynaldo di Kantor YLBHI, Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019).
Baca Juga: Jokowi Sebut Orang Kaya di Indonesia dari Sektor Pertambangan
Ia kemudian menjelaskan, di Vietnam sebagai negara yang kini dilirik oleh investor masih memiliki amdal dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Proses amdal dan KLHS pun sama seperti yang dijalankan di Indonesia.
Kemudian ia mencontohkan dengan Myanmar dan juga Kamboja sama-sama masih memiliki amdal dan KLHS tetapi tidak mengurangi jumlah investor yang ingin masuk.
Karena itu, Reynaldo justru mempertanyakan apakah penghapusan amdal adalah langkah yang tepat hanya karena soal investasi. Ia malah menekankan kepada mafia yang bermain sehingga proses pembuatan amdal malah menjadi lambat.
"Vietnam prosesnya dua bulan iya dua bulan permasalahannya Indonesia bisa lebih lama, kenapa? Karena sistemnya atau karena orangnya? Dugaan saya ini karena mafia," ujarnya.
Oleh sebab itu, Reynaldo meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali soal rencana penghapusan amdal dan IMB. Karena untuk saat ini ia menganggap dasar data dan pengetahuan yang dimiliki pemerintah masih gagal.
Baca Juga: Firli Bahuri Sebut Kenaikan Pangkat Pati TNI - Polri Tunggu Keppres Jokowi
"Jadi menteri ATR, wamen ATR... malu saya gitu dengar pernyataan seperti itu. Karena ya sudah enggak tahu, udah gitu asal ngomong," tandasnya.
