Infografis
Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung atau tidak sama-sama memiliki kekurangan. Karena itu, Ma'ruf meminta kalau pelaksanaan Pilkada berikutnya bisa dikaji lebih dalam agar menghilangkan sisi dari kekurangan tersebut.
Meski demikian, Ma'ruf menyadari kalau pilkada dilakukan secara langsung atau dipilih oleh rakyat tentu akan menyedot biaya yang besar. Dari situ malah timbul kekurangannya yakni adanya politik uang atau money politik.
Sedangkan sistem pilkada yang dipilih oleh DPRD juga dinilai kurang efektif. Pasalnya dianggap kurang demokratis.
"Ya saya kira sistem itu tidak bisa sempurna," ujar Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019).
Baca Juga: Presiden PKS: Pilkada Dipilih DPRD Berpotensi Dikendalikan Oligarki
Ia pun menyerahkan kepada DPR selalu pengkaji pelaksanaan pilkada. Sebagai catatan harus ada pendapat publik yang juga turut masuk menjadi pertimbangan.
"Nah saya kira biar saja nanti berkembang akan dibicarakan oleh DPR dan juga mendengarkan pendapat publik mana nanti yang terbaik," ujarnya.
Dengan adanya pengkajian, Ma'ruf menyebut bisa mengubah setidaknya cara-cara yang dianggap kekurangan seperti yang sebelumnya disebutkan. Ma'ruf berpesan agar pelaksanaan pilkada ke depannya bisa dikaji secara mendalam.
"Saya kira kita biarkan nanti dikaji lebih dalam, mana yang terbaik kita terus cari saja. Mengkaji masalah, saya kira akan terus dilakukan," tandasnya.
Untuk diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pihaknya bakal melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Pilkada secara langsung.
Baca Juga: Revisi UU Pilkada Baru Sebatas Wacana
Tetapi, Tito mengaku tidak pernah menyampaikan kalau Pilkada langsung harus diubah menjadi Pilkada yang dipilih melalui DPRD.
“Nah ini, jadi saya tidak menjelaskan ingin menyampaikan bahwa kembali ke DPRD atau ke langsung tidak. Yang saya katakan adalah kita perlu melakukan evaluasi karena ada dampak positifnya, dampak negatif juga ada,” kata Tito dalam rapat bersama Komite I DPD di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
