Infografis
Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan penyusunan draf rancangan undang-undang (RUU) tentang ibu kota negara (IKN) ditargetkan rampung pada 2020, setelah itu draf tersebut akan langsung dibahas bersama-sama dengan DPR RI.
Namun untuk saat ini, kata Maruf, rencana pemindahan ibu kota masih dibahas di tingkat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Dikatakannya, pemerintah berupaya untuk menyiapkan pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan sesegera mungkin. Pun berharap, kalau 2020 awal sudah masuk ke tahap pembahasan dengan DPR RI.
"Ya (drafnya) diharapkan awal 2020 sudah bisa (diserahkan ke DPR). Kepengennya bisa, kita liat nanti," ungkap Maruf di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada Rabu (20/11/2019).
Baca Juga: Menteri PUPR Pastikan Lokasi Istana Presiden di Ibu Kota Baru Bebas Tambang
Maruf menyebut, pembahasan soal pemindahan ibu kota masih ada di meja Bappenas. Di Bappenas sejumlah urusan masih dikoordinasikan, termasuk soal nama dari ibu kota.
"Apa yang harus dipersiapkan, kapan dimulai, lahannya kemudian namanya pun sedang disayembarakan namanya apa ibu kota ini kan," ujarnya.
Berbeda dengan Maruf, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa justru menyebut kalau draf sudah rampung dan akan segera diserahkan kepada DPR.
Justru saat ini pihaknya tengah sibuk dengan pembentukan badan otorita persiapan pemindahan dan pembangunan Ibu Kota baru. Badan otorita tersebut akan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres).
Badan otorita itu nantinya bakal mengatur mengenai persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Baca Juga: Mimpi Jokowi Ibu Kota Baru Akan Seperti Silicon Valley di AS
"Tentu di sana bukan hanya secara fisik menghadirkan sebuah kota baru yang bernuansa hutan, alam, smart city, tapi juga smart government, smart office dan mungkin cara-cara bekerjanya akan berbeda," ujar Suharso Monoarfa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
