Anak Korban Gusuran di Sunter Terancam Putus Sekolah, Malik Bingung

Suara.com - Malik (42), menjadi korban gusuran di Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara mengaku kebingungan untuk menyambung hidup. Malik mengatakan keponakannya terancam tak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.

Warga di Jalan Agung Perkasa VIII itu mengatakan dirinya memang masih membujang, tetapi dengan pekerjaannya sebagai tukang jual barang rongsok, dia harus menghidupi keponakannya yang masih duduk di kelas 6 SD.

"Saya belum punya anak, cuma saya di sini sama kakak sama ponakan, saya juga bingung keponakan saya bisa lanjut SMP atau tidak, karena tulang punggungnya saya, bapaknya sudah tidak ada, sekarang SD kelas 6 kemungkinan tidak bisa melanjutkan ke SMP," kata Malik kepada Suara.com, di lokasi, Rabu (20/11/2019).

Pria asal Bangkalan, Madura yang sudah berada di Jakarta sejak 1991 itu mengaku kebingungan mencari pekerjaan lain setelah lapaknya digusur.

Baca Juga: Ade Armando ke Fahira Idris: Lebih Baik Urus Rakyat Ketimbang Meme Anies

"Mau kerja apalagi, mau pulang enggak ada duit, mau ngontrak enggak ada, seadanya segini dulu, tidur di sini, bangun tenda saja dibongkar lagi," ucapnya.

Terkait dengan rencana Pemprov DKI menormalisasi kali di lokasi gusuran, Malik tidak mengelak, namun ia meminta nasib warga diperhatikan.

"Menurut saya itu memang hak Pemprov, cuma jangan kayak begini caranya, jangan ganas begini, kemarin ganasnya ampun, ada yang sakit kemarin disitu anak kecil, tiba-tiba tempatnya berteduh digusur semua," tegasnya.

Sebelumnya Pemerintah Kota Jakarta Utara dibantu 1.500 personel gabungan dari kepolisian, satpol PP dan PPSU melakukan penertiban bangunan di Jalan Agung Perkasa VIII, Sunter, Kamis (14/11/2019).

Penertiban sempat berujung bentrok, karena warga mempertahankan bangunan mereka yang sudah ditinggali sejak puluhan tahun tersebut.

Baca Juga: Tersandung Kasus Meme Anies ala Joker, Ade Armando Penuhi Panggilan Polisi

Upaya ini dilakukan pemerintah bukan penggusuran tetapi penataan dan penertiban bangunan yang tidak sesuai dengan fungsinya.