Publik Puas Pada Aplikasi Pengaduan Online Rakyat, Tapi Respons Masih Lama

Selasa, 19 November 2019 | 13:26 WIB
Publik Puas Pada Aplikasi Pengaduan Online Rakyat, Tapi Respons Masih Lama
Kemenpan RB merilis hasil survei kepuasan publik terhadap layanan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). (Suara.com/Tyo)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) merilis hasil survei kepuasan publik terhadap layanan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).

Untuk melakukan survi ini, KemenPAN-RB menggandeng lembaga survei Polling Center, hasilnya kebanyakan publik merasa puas atas layanan SP4N-LAPOR! Ini.

"Berdasarkan survei, sebanyak 90 persen pengguna layanan SP4N-LAPOR! memiliki persepsi positif dan akan menggunakan lagi, serta akan merekomendasikan kepada orang lain," kata peneliti Polling Center Heny Susilowati, di Kantor KemenPAN-RB, Selasa (19/11/2019).

Heny menuturkan, survei dilakukan pada April - Mei 2019, dari sampel 1.085 pengguna layanan dan 131 admin aplikasi SP4N-LAPOR! melalui wawancara via telepon dengan margin of error 1 persen.

Baca Juga: Menpan-RB: Era Digital Harus Sentuh Layanan dan Kepuasan Publik

Dia menyampaikan kebanyakan pelaporan melalui SP4N-LAPOR! adalah keluhan masyarakat di sektor infrastruktur, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan kesejahteraan sosial.

Meski kebanyakan publik merasa puas dengan adanya aplikasi SP4N-LAPOR!, mereka tetap mengeluhkan respon atau tindak lanjut dari laporan yang lamban diproses.

"Berbicara tentang respon, ini aspek yang tingkat kepuasannya cukup rendah dan menjadi pekerjaan rumah, karena solusi cepat adalah salah satu yang paling dicari publik," ujar Heny.

Dia menjabarkan isu-isu yang biasanya lambat mendapatkan respons adalah isu-isu terkait sektor infrastruktur yang memerlukan waktu untuk melakukan validasi ke lapangan.

Sedangkan isu yang cepat ditangani seperti persoalan kependudukan, misalnya, KTP elektronik karena bisa diproses langsung.

Baca Juga: Kepuasan Publik ke Layanan Kesehatan Pemerintahan Jokowi Turun

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI