Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan pihaknya berencana membuka kerja sama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pilkada serentak.
Hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan keduanya di DPP PKS, Selasa (19/11/2019) sore.
“Kami juga berencana membuka kerja sama di pilkada. Partai Berkarya memeroleh lebih dari 160 kursi yang tersebar di DPRD provinsi, kabupaten/kota. Ini modal dasar dan potensi yang kami syukuri sebagi partai pendatang baru,” kata Priyo kepada wartawan, Selasa (19/11/2019).
Terkait adanya pembahasan koalisi untuk beroposisi dalam pertemuan dalam tersebut, Priyo mengatakan belum sampai ada keputusan terkait hal tersebut.
Baca Juga: PKS Bertemu Partai Berkarya Bahas Oposisi, Gerindra Ngaku Kebingungan
"Apakah akan bangun koalisi? Belum sampai sejauh itu. Tapi ada pikiran-pikiran atau meramu gagasan-gagasan alternatif. Api demokrasi tidak boleh redup hanya karena banyak orang berduyun-duyun merapat kepada kekuasaan. Kualitas demokrasi mestinya tetap harus terjaga," tutur Priyo.
Diketahui, Partai Berkarya direncanakan bakal melakukan safari politik menyambangi Kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
Ketua Departemen Politik PKS Pipin Sopian membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan kunjungan Partai Berkarya ke DPP PKS akan dilaksanakan pada Selasa (19/11/2019) sore.
Pipin mengatakan kunjungan Partai Berkarya tersebut bakal disambut langsung Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Sekjen PKS Mustafa Kamal dan jajaran pimpinan PKS.
Sedangkan di kalangan Partai Berkarya yang akan hadir yakni Ketua Umum Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkaya Titiek Soeharto, Ketua Dewan Kehormatan Partai Berkarya Tedjo Edy dan Sekjen Priyo Budi Santoso.
Baca Juga: Tommy Soeharto Bakal Kunjungi DPP PKS Bahas Pelembagaan Oposisi
Sedangkan tujuan pertemuan keduanya tersebut untuk membicarakan seputar keberadaan oposisi dalam pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo.
“Pelembagaan oposisi untuk menyehatkan demokrasi,” ujar Pipin.
