“Problemnya adalah bagaimana solusi how to adjust the damage, bagaimana mengurangi dampak negatifnya. Potensi konflik kemudian tindak pidana korupsi, apa mungkin gaji dinaikan kepala daerah terpilih atau dana tunjangan yang diberikan. Bukan dana operasional nanti dana operasional takut lagi salah kena lagi kasus,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komite I DPD RI, Senin (18/11/2019)
“Ini beberapa suara dari bupati, wali kota menyampaikan itu. pak kasih kita tunjangan, biar korupsinya berkurang potensinya, ada yang menyampaikan demikian,” sambungnya.