Infografis
Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan ada wali kota dan bupati yang meminta tunjangan dinaikkan agar mengurangi potensi korupsi akibat pilkada langsung. Terkait itu, anggota Komisi II Sodik Mujahid angkat bicara.
Menurut Sodik, kenaikkan tunjangan bukan merupakan satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya korupsi oleh kepala daerah. Melainkan harus dibenahi secara utuh mulai dari transparansi anggaran hingga visi dan misi kepala daerah terkait.
“Soal korupsi tidak hanya terkait dengan tunjangan. Tapi terkait dengan banyak faktor,” kata Sodik saat dihubungi, Selasa (19/11/2019).
Ia menyebut, faktor pertama yakni mengenai transparansi pemerintahan terutama anggaran di daerah tersebut. Kemudian faktor kedua yaitu biaya yang dikeluarkan masing-masing kepala daerah dalam pilkada yang mereka ikuti.
Baca Juga: Mendagri: Ada Bupati dan Wali Kota Minta Tunjangan Naik, Biar Tak Korupsi
Selanjutnya ialah visi dan misi serta niat dan komitmen kepala daerah dalam memimpin daerah. Terakhir, mengenai sistem kebijakan partai yang mengusung kepala daerah.
“Jadi kenaikan tunjangan hanya salah satu faktor saja dalam pencegahan korupsi. Harus juga dibenahi dan diperbaiki secara simultan," ujar Sodik.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan ada kepala daerah yang menyatakan kepada dirinya agar tunjangan mereka dinaikan. Hal itu seiring dengan dampak dari Pilkada langsung yang disebut Tito membuat para pemimpin tekor lantaran sudah keluar uang banyak namun tidak balik modal dengan gajinya sebagai kepala daerah.
Sebelumnya Tito mengungkapkan perlu Rp 30 miliar untuk seseorang maju menjadi calon wali kota atau bupati dalam Pilkada langsung.
Atas dasar itu Tito juga berkeinginan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanana pilkada langsung dengan melalui kajian akademik melalui lembaga yang memiliki reputasi bagus dan objektif.
Baca Juga: Hitung-hitung Pendapatan DPR : Gaji Pokok Rp 4,2 Juta, Tunjangan Wow!
Jika nantinya hasil kajian akademik mengatakan pelaksanaan Pilkada langsung masih bagus, maka kata Tito, dampak negatif Pilkada langsung yakni potensi korupsi kepala daerah harus dicarikan solusinya.
