Infografis
Febri menambahkan ada tiga upaya pencegahan utama yang dilakukan KPK terkait korupsi dilakukan pejabat negara.
Pertama, menggagas program koordinasi dan supervisi pencegahan di seluruh daerah. Kedua, usulan penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
"Ketiga pencegahan di sektor politik termasuk terkait pendanaan politik," ujar Febri.
Meski berupaya membangun sistem pencegahan, KPK mengingatkan tak segan untuk tetap memproses kepala daerah maupun penyelenggara negara negara yang membandel. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK tak boleh berdiam diri jika kejahatan terutama korupsi telah terjadi.
Baca Juga: Mendagri Tito Kumpulkan Kepala Daerah se-Indonesia Samakan Visi-Misi Jokowi
"Jika kejahatan telah terjadi dan buktinya cukup, penegak hukum tidak boleh kompromi apalagi membiarkan kejahatan terjadi. Apalagi tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa," tutup Febri.
Untuk diketahui, Tito menyatakan, sistem politik yang ada saat ini memang menciptakan perilaku koruptif bagi kepala daerah. Dengan berbagai persoalan terkait pilkada, selain melakukan penindakan, KPK juga melakukan berbagai upaya pencegahan.
Setidaknya terdapat tiga upaya pencegahan utama yang dilakukan KPK terkait sistem politik Pilkada, yakni menggagas program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan di seluruh daerah, usulan penguatan APIP serta pencegahan di sektor politik, termasuk terkait pendanaan politik.
"Upaya pencegahan itu dilakukan, selain agar risiko korupsi bisa lebih ditekan, KPK juga berharap masyarakat lebih menikmati anggaran yang dialokasikan ke daerah. Selain itu, yang terpenting adalah agar biaya proses Demokrasi yang tidak murah ini tidak justru menghasilkan korupsi yang akibatnya bisa jauh lebih buruk pada masyarakat," ungkap Tito, di DPR RI, Senin (18/11/2019).
Baca Juga: Jokowi Tak Ingin Kepala Daerah Kembali Dipilih lewat DPRD
