Infografis
Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta jajarannya untuk menandatangani sebuah pakta integritas di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Meski baru satu bulan bekerja di kabinet kerja jilid II, Moeldoko menginginkan pegawainya yang bertugas mengawal Program Prioritas Presiden kredibel dan profesional.
"Meski belum full team kita perlu memiliki staf yang kredibel dan profesional," ujar Moeldoko kepada seluruh staf yang ada di KSP seperti dikutip dari siaran pers Kantor Staf Presiden, Senin (18/11/2019).
Moeldoko menekankan perlunya komitmen dan integritas tinggi dari seluruh karyawan di lingkungan KSP.
Baca Juga: Menteri Pertanian Panen Padi di Karawang Bersama Moeldoko
Ia menuturkan, seluruh staf di lingkungan KSP sebelum diangkat sebagai karyawan, harus menandatangani sebuah pakta integritas.
"Yang tidak sepakat dengan isinya dan tidak menandatangani, silakan untuk mencari pekerjaan lain. Tidak ada tempat bagi mereka di KSP," ucap Moeldoko.
Pakta integritas tersebut merupakan pelengkap dari Kode Etik yang selama ini berlaku di KSP. Kode Etik KSP meliputi aspek religiusitas, integritas dan profesionalitas, termasuk di dalamnya ada mekanisme penanganan bagi yang melanggar.
Pakta Integritas yang harus diikuti seluruh karyawan di KSP ini terdiri dari tujuh butir. Isinya antara lain menyebut menghindarkan segala bentuk benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.
Selain itu juga berperan secara proaktif dalam mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
Baca Juga: Jokowi Hidupkan Lagi Wakil Panglima, Moeldoko: TNI Tak Ada Dualisme
Mantan Panglima TNI itu secara khusus menegaskan salah satu dalam butir Pakta Integritas yang menyebut tidak meminta dan/atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung terkait jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku.
Untuk diketahui, KSP merupakan lembaga di lingkungan istana yang keberadaannya mengikuti masa bakti Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Saat berakhirnya masa jabatan kabinet Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada 20 Oktober lalu, KSP dibubarkan terhitung 18 Oktober 2019. Seluruh tenaga ahli yang telah membantu dalam masa jabatan lima tahun terakhir, mereka secara otomatis selesai masa baktinya.
Kemudian Moeldoko kembali terpilih sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada Kabinet Indonesia Maju.
Untuk mendukung kinerjanya, KSP kembali melakukan perekrutan tenaga profesional untuk mengawal Program Prioritas Jokowi - Ma'ruf. Hingga saat ini baru 30 persen posisi terisi.
Moeldoko secara terbuka membuka kesempatan bagi profesional baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, swasta, pegawai negeri sipil, militer, partai politik, maupun relawan untuk mengisi posisi tersebut.
Saat bekerja di KSP kata Moeldoko, mereka harus melepaskan politik praktis. Sebab pegawai di KSP Mereka bekerja untuk presiden dan wakil presiden.
"Tapi semua harus melalui proses rekrutmen yang ketat," ucap Moeldoko.
Moeldoko berharap akan mendapatkan orang-orang profesional dan terbaik untuk bekerja di KSP yang baru.
"Hingga kini sudah ribuan surat lamaran yang masuk," tandasnya.
