Infografis
Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pihaknya bakal melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Pilkada secara langsung.
Tetapi, Tito mengaku tidak pernah menyampaikan kalau Pilkada langsung harus diubah menjadi Pilkada yang dipilih melalui DPRD.
“Nah ini, jadi saya tidak menjelaskan ingin menyampaikan bahwa kembali ke DPRD atau ke langsung tidak. Yang saya katakan adalah kita perlu melakukan evaluasi karena ada dampak positifnya, dampak negatif juga ada,” kata Tito dalam rapat bersama Komite I DPD di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019
Tito menuturkan, Pilkada langsung tersebut tidak memberikan dampak yang rata. Sebab ada daerah yang memang menghasilkan pemimpin yang berkualitas, namun ada juga daerah yang gagal dengan menghasilkan pemimpin yang justru korupsi.
Baca Juga: Jelang Pilkada Serentak, Permasalahan KTP-el harus Diselesaikan
“Nah ini mungkin sekali lagi jawabannya adalah evaluasi dan kajian akademik. Saya sudah memulainya, saya minta kepada Balitbang itu anggaran pakai semuanya untuk membuat evaluasi dengan lembaga yang reputasinya bagus dan dikenal objektif,” kata Tito.
Mantan Kapolri itu mengaku telah memerintahkan kepada Biro Pusat Statistik Kemendagri untuk membuat indeks democratic maturity atau kedewasaan demokrasi di setiap daerah. Dari indeks tersebut nantinya dapat dilihat daerah mana yang siap menerima Pilkada langsung dan daerah mana yang tidak siap menerima Pilkada langsung.
“Jangan kita kemudian memberikan single bullet, jadi memberikan satu tombak saja yaitu digenalisir Pilkada langsung semua, dampaknya ternyat kita lihat setelah 15 tahun ada dampak-dampak negatif. Nah ini kira kira mengenai masalah Pilkada,” tandasnya.
