Infografis
Suara.com - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli menganggap Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar bisa dijatuhi sanksi oleh setingkat menteri BUMN serta direksi Pertamina. Pasalnya, Guntur Romli melihat ada upaya penghasutan yang dilakukan oleh Arief terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Pria yang akrab disapa Gun Romli tersebut melihat sebuah video yang beredar di media sosial Twitter. Dalam video itu tampak Arie melakukan provokasi terkait dengan isu Ahok yang akan menjabat sebagai pimpinan di PT Pertamina (Persero).
Padahal, kata dia, bergabungnya Ahok dalam PT Pertamina masih menjadi kabar burung yang belum bisa dipastikan kebenarannya.
"Pidato orang itu tidak menunjukkan seorang pegawai BUMN yang profesional, tapi lebih terkesan sebagai provokator yang reaktif pada informasi yang belum valid dan detail," kata Gun Romli kepada SUARA.COM, Senin (18/11/2019).
Baca Juga: Unggah Foto Ahok, Jubir Presiden Beberkan Peraturan Pengurus BUMN
"Namun Ketua Serikat Pekerja Pertamina itu sudah melakukan gerakan penolakan yang menghasut, mulai dari meme, spanduk, demo dan pertemuan yang harusnya tidak dilakukan oleh pegawai yang menjunjung tinggi profesionalitas," sambungnya.
Kemudian Gun Romli juga menekankan kepada diksi residivis yang digunakan Arie kepada Ahok. Menurutnya, penggunaan diksi tersebut malah membunuh karakter Ahok.
"Karena istilah residivis hanya bisa digunakan pada 'pejahat kambuhan' yang dihukum atas kasus kejahatan yang berkali-kali," ujarnya.
"Contohnya Rizieq Shihab bisa disebut residivis karena sudah dua kali di penjara untuk jenis kasus kejahatan yang sama," sambungnya.
Terkait hal itu, Gun Romli meminta kepada menteri BUMN dan direksi Pertamina untuk memberikan sanksi kepada Arie lantaran telah melakukan provokasi.
Baca Juga: Dahlan Iskan Bandingkan Ahok dengan Arief Yahya
"Harus memanggil orang itu dan menjatuhkan sanksi karena membuat gaduh, menghasut dan melakukan pembunuhan karakter berdasarkan informasi yang belum valid," tandasnya.
