Infografis
Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi vonis bebas Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir dalam kasus suap PLTU Riau-1.
Ia mengatakan, dalam kasus tersebut, tampak Presiden Joko Widodo tidak kompeten dalam menerapkan kebijakan pemberantasan korupsi.
Hal itu disampaikannya dalam video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Kamis (14/11/2019).
Menurut Rocky, kabar bebasnya Sofyan Basir adalah berita yang mengejutkan di tengah harapan banyak orang agar KPK diperkuat.
Baca Juga: Ada Koruptor Kembalikan Duit Korupsi Setinggi Menara Eiffel ke Kejagung
"Itu berita yang mengejutkan, kenapa? Justru pada saat orang menunggu presiden berpihak kepada KPK melalui tuntutan perppu, ada berita Soyan Basir bebas," ujar Rocky.
Dengan bebasnya Sofyan Basir, ada kemungkinan masyarakat akan kembali menuntut Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Perppu KPK.
Sebagaimana dikatakan oleh Rocky, "Saya menganggap bahwa dalam dua minggu ke depan ini sekadar prediksi bahwa tuntutan publik terhadap penerbitan perppu akan berlanjut".
Ini juga terkait dengan kesepatakan Presiden Jokowi dan sejumlah tokoh dalam pertemuan di akhir bulan September lalu. Jokowi saat itu akan mempertimbangkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan revisi UU KPK.
"Yang diundang presiden kan tokoh-tokoh utama masyarakat sipil kita yang kemarin diminta pendapat tentang Perpu. Itu sekaligus menunjukkan bahwa presiden menipu lagi karena seharusnya sudah ada semacam kesepakatan untuk mengeluarkan Perpu, ternyata yang di depan layar presiden menunda mengeluarkan Perpu," kata Rocky dalam video berdurasi 6 menit tersebut.
Baca Juga: Polisi jadi Korban Tabrak Lari, Tewas Adu Banteng di Jalanan
Pria kelahiran Manado, 20 Januari 1959 ini berpendapat pembebasan Sofyan Basir menambah ketidakpercayaan masyarakat kepada Presiden Jokowi.
