Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas rancangan strategi besar (grand design) untuk memberantas terorisme dan radikalisme di Indonesia. Karena melibatkan banyak kementerian, Wapres kekinian menjadi pusat komando untuk membicarakan rancangan strategi tersebut.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa selama ini fokus penanganan terorisme dan radikalisme berada di tangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Polri di bahwa koordinasi Kemenko Polhukam.
Tito mengatakan pemberantasan radikalisme dan terorisme di Indonesia saat ini harus melibatkan banyak pihak, sehingga lintas kementerian pun harus turut bekerja sama.
"Kita sepakat di BNPT sebagai sentral utama tapi BNPT mengkordinir harian dengan semua stakeholder, baik pemerintah maupun non pemerintah tapi di bawah komando atau kordinasi langsung wapres," kata Tito usai melakukan rapat terbatas di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).
Baca Juga: Terpapar Radikalisme, Perilaku Rabbial Berubah Drastis Sejak 6 Bulan Lalu
Dalam rapat tersebut Ma'ruf sempat meminta masukan soal grand design untuk memberantas radikalisme dan terorisme, membahas cara memberantas itu sendiri.
Mantan Kapolri itu menjelaskan bahwa ada pembahasan soal bagaimana strategi komprehensi untuk menghadapi terorisme dan radikalisme. Selain itu upaya preventif dan upaya penegakan hukum pun dibahas dalam rapat terbatas tersebut.
"Apakah perlu penegakan hukum yang keras, apakah perlu bagaimana menghadapi persoalan yang dari luar negeri, yang mereka baru kembali dari daerah-daerah konflik dan seterusnya," tuturnya.
Dalam kesempatan itu menteri yang hadir diantaranya Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Kepala BNPT Suhardi Alius, Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto, serta perwakilan dari Kemenko Polhukam.
Baca Juga: Terkuak, Bomber Polrestabes Medan Terdoktrin Paham Radikalisme dari Istri