Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan Daftar Isian Penyerahan Anggaran (DIPA) kepada 87 kementerian/lembaga, yang secara simbolik diserahkan kepada 12 menteri/pimpinan lembaga, salah satunya kepada Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara.
DIPA Kemensos tahun anggaran 2020 sebesar Rp 62,7 triliun, dengan postur alokasi anggaran, belanja bantuan sosial Rp 58,1 triliun (92,55 persen), belanja modal Rp 274,28 miliar (0.44 persen), belanja barang Rp 3,89 triliun (6,21 persen) dan belanja pegawai Rp 508,74 miliar (0,81 persen).
Dengan demikian terdapat kenaikan sebesar Rp 3,84 triliun (7,07 persen) dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp 58,9 triliun.
Sebagian besar alokasi anggaran diperuntukan untuk bansos program prioritas nasional, yaitu PKH untuk 10 juta KPM sebesar Rp 30,946 triliun dan bantuan sembako murah untuk 15,6 juta KPM sebesar Rp 28,08 triliun.
Baca Juga: Kemensos Segera Kirim Bantuan untuk Pengungsi Nduga
Presiden menginstruksikan seluruh pimpinan kementerian/lembaga (K/L) secepatnya merealisasikan belanja modal setelah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020.
Presiden Jokowi mengatakan, Januari adalah waktu paling ideal untuk memulai proyek, sehingga pembangunan dapat selesai pada Agustus atau September.
"Segera, segera setelah ini adakan lelang. Bulan Januari sudah dilakukan pekerjaan. Jangan menunggu-nunggu. Sudah! Ini perintah," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Presiden mengatakan, seluruh pimpinan K/L dan pemangku kepentingan di negeri ini harus melakukan perubahan, khususnya perubahan pola berpikir ( mindset ). Menurut Jokowi, selama ini proses tender dilakukan hingga menjelang berakhirnya tahun anggaran. Saat ini, kata Presiden Jokowi, pola itu harus diubah total.
" Mindset kita, pola lama harus kita tinggalkan. Mulai secepatnya belanja, terutama belanja modal bagi DIPA yang sudah diserahkan," kata Presiden Jokowi.
Baca Juga: Perkuat Sertifikasi SDM Kesos, Kemensos Gandeng Perguruan Tinggi
Ia mengatakan, langkah cepat harus dilakukan mengingat kondisi ekonomi global yang tidak pasti akibat perlambatan pertumbuhan dan perang dagang yang melibatkan Amerika Serikat melawan China.