Infografis
Terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Jokowi berharap program-program yang bersinggungan dengan pengembangan SDM dilakukan secara serius, sehingga melahirkan SDM unggul dan berkualitas.
"Bukan hanya dapat sertifikat, tapi juga riil, konkret. SDM kita benar-benar naik atau meningkat bukan hanya sertifikat," ujar Jokowi.
"Saya akan kontrol bahwa uang untuk (pembangunan) SDM itu benar-benar menetas, benar-benar mencetak skill," tambahnya.
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, sementara itu memaparkan bahwa DIPA dan TKDD merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan kepala daerah dalam melaksanakan seluruh program pembangunan pemerintah.
Baca Juga: Pilkada Langsung Mau Dievaluasi, Ridwan Kamil Usul Kampanye di Medsos
Selain itu, Sri mengatakan bahwa 2020 merupakan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Maka itu, APBN 2020 memiliki peran strategis untuk pemerintah dan mewujudkan visi Indonesia Maju.
"Tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah APBN untuk Akselerasi Daya Saing Melalui Inovasi dan Penguatan Kulitas Sumber Daya Manusia," ucapnya.
Sri juga menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan diharapkan akan mendekati 5,3 persen dan tingkat kemiskinan ditargetkan turun 8,5 persen sampai 9 persen.
Sedangkan, tingkat ketimpangan akan terus menurun ke 0,375-0,38, dan tingkat pengangguran diharapkan menuju pada kisaran 4,8 persen sampai 5 persen.
"Dengan semakin meningkatnya dana transfer ke daerah diharapakan dapat dipergunakan dengan efektif dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pembangunan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia," ucap Sri.
Baca Juga: Partai Nasdem Lirik Anies hingga Ridwan Kamil untuk Pilpres 2019
Adapun dalam APBN 2020 sendiri, Rp 2.540,4 triliun ditetapkan untuk belanja negara. Dari angka tersebut, Rp 909,6 triliun dialokasikan kepada 87 kementerian dan lembaga sementara Rp 856,9 triliun dialokasikan untuk TKDD.
