Infografis
Suara.com - Terdakwa kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang Selatan serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki kewenangan untuk menangani perkara a quo.
Pernyataan tersebut tertuang dalam eksespi atau nota keberatan yang dibacakan oleh tim kuasa hukum di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat pada Kamis (14/11/2019) malam.
Tim kuasa hukum Wawan, Muhammad Rudjito menyebut pernyataan tersebut berdasar pada pemberlakuan Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang revisi UU KPK, yang kini telah merubah kewenangan KPK. Apalagi, kata Rudjito, tiga pimpinan KPK pernah menyinggung mengembalikan mandat KPK kepada Presiden Joko Widodo.
"Sebenarnya Pimpinan KPK tidak dapat memberikan persetujuan atau memberikan perintah kepada penuntut umum untuk menuntut satu perkara di hadapan pengadilan, seperti perkara terdakwa ini," kata Rudjito saat membacakan eksepsi.
Baca Juga: Harta Disita KPK, Wawan Adik Ratu Atut Kini Banyak Utang
Kemudian, Rudjito juga merasa keberatan jika perkara kliennya diadili oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Lantaran perkara kliennya oleh JPU KPK terkait pengadaan alat kesehatan berada di Provinsi Banten.
Rudjito menganggap perkara yang kini ditangani Tipikor Jakarta Pusat, melanggar Pasal 84 ayat (2) KUHAP. Dalam ketentuan itu, disebutkan, bahwa beberapa perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang maka diadili oleh pengadilan negeri di wilayah hukumnya.
"Terdakwa juga, sebelumnya bertempat tinggal di wilayah daerah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sehingga menurut hemat kami, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara terdakwa," kata Rudjito
Kemudian, terkait penyidikan dan penuntutan terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Wawan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Anggapan itu merujuk Pasal 30 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Juncto Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002.
Dia juga menerangkan tentang proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan dalam Undang-Undang lain.
Baca Juga: Wawan Cuci Uang untuk Biayai Airin Pilkada dan 4 Berita Populer yang Lain
"Bahwa yang dimaksud penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Sehingga proses penyidikan perkara a quo terhadap terdakwa yang diduga melakukan TPPU adalah bertentangan dengan hukum, karena penyidik pada KPK, sebagai pegawai KPK tidak mempunyai hak untuk melakukan penegakan hukum dengan menggunakan UU TPPU," ungkap Rudjito
