Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada jajarannya untuk menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai acuan pembangunan di Indonesia. Sehingga tidak hanya menjadi dokumen RPJMN sebagai formalitas.
"Saya ingin RPJMN bukan jadi dokumen formalitas. Karena saya melihat ini sering hanya menjadi dokumen formalitas. Tapi betul-betul (harus) jadi panduan, menjadi rencana kita dalam melangkah ke depan menuju Indonesia maju," ujar Jokowi dalam sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Jokowi menuturkan, apa yang dimuat di dalam dokumen itu harus jelas arah dan targetnya serta dampak kepada rakyat Indonesia.
Targetnya kata Jokowi, juga harus betul-betul terukur dan dikalkulasi dengan baik. Salah satu caranya dengan memperhitungkan berbagai aspek termasuk konteks ketidakpastian ekonomi global.
Baca Juga: Jokowi Tahu Kerja Ahok, Hingga Diseleksi Jadi Bos BUMN
"Disampaikan bagaimana strategi untuk mencapai target-targt tersebut. Begitu pula dengan penurunan kemiskinan, targetnya harus jelas berapa persen harus turun dan dalam waktu berapa lama," ucap Jokowi.
"Dampaknya, manfaatnya bagi rakyat juga harus bisa diukur sehingga menjadi pegangan Bersama yang bisa dimonitor, yang bisa kita evaluasi bersama-sama," Jokowi menambahkan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta agar di dalam dokumen RPJMN, terdapat peta jalan bagaimana cara mencapai target tersebut. Jokowi mengatkan peta jalan tersebut harus jelas rute dan tahapannya seperti apa.
"Betul-betul realistis bisa dilakukan, jangan abstrak, jangan normatif," kata dia.
Selain itu Kepala Negara kembali mengingatkan agar tidak ada lagi visi misi menteri. Semua kata dia, mengacu pada RPJMN sebagai penuangan visi dan misi presiden dan wapres.
Baca Juga: Jokowi Sebut Ahok Ikut Tes Seleksi Jadi Bos BUMN
Kemudian Jokowi menginginkan agar program dalam RPJMN bisa sambung satu garis lurus dari pusat sampai ke daerah.
"Karena itu saya minta agar kementerian perencanaan pembangunan nasional/bappenas dapat menjadi clearing house untuk melihat konsistensi antara rencana strategi di kementerian dengan yang tertuang di RPJMN dan visi misi presiden dan wapres," tutur Jokowi.
Jokowi juga menekankan agar perencanaan yang dibuat harus betul-betul tersambung. Kepala Negara tidak ingin di dalam RPJMN berbeda dengan yang dikerjakan kementerian dan berbeda dengan yang dianggarkan kementerian keuangan.
"Karena itu Bappenas, Kementerian Keuangan harus menjadi tangannya presiden dalam memastikan RPJMN terwujud dalam rencana, dalam anggaran kementerian-kementerian," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi juga meminta agar jajarannya membangun sinergi dengan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hal ini diperlukan agar pembantu presiden tidak bergerak sendiri.
"Di samping itu saya juga minta para menteri memperkuat pengendalian atas eksekusi program-program prioritas di lapangan. Seringkali kita kaya dalam perencanaan tapi miskin diimplementasi atau dalam eksekusi, karena itu proses eksekusi, efektivitas proses delivery harus jadi tekanan dalam perancangan RPJMN 2020-2024," tandasnya.
