Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada jajarannya untuk menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai acuan pembangunan di Indonesia. Sehingga tidak hanya menjadi dokumen RPJMN sebagai formalitas.
"Saya ingin RPJMN bukan jadi dokumen formalitas. Karena saya melihat ini sering hanya menjadi dokumen formalitas. Tapi betul-betul (harus) jadi panduan, menjadi rencana kita dalam melangkah ke depan menuju Indonesia maju," ujar Jokowi dalam sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Jokowi menuturkan, apa yang dimuat di dalam dokumen itu harus jelas arah dan targetnya serta dampak kepada rakyat Indonesia.
Targetnya kata Jokowi, juga harus betul-betul terukur dan dikalkulasi dengan baik. Salah satu caranya dengan memperhitungkan berbagai aspek termasuk konteks ketidakpastian ekonomi global.
Baca Juga: Jokowi Tahu Kerja Ahok, Hingga Diseleksi Jadi Bos BUMN
"Disampaikan bagaimana strategi untuk mencapai target-targt tersebut. Begitu pula dengan penurunan kemiskinan, targetnya harus jelas berapa persen harus turun dan dalam waktu berapa lama," ucap Jokowi.
"Dampaknya, manfaatnya bagi rakyat juga harus bisa diukur sehingga menjadi pegangan Bersama yang bisa dimonitor, yang bisa kita evaluasi bersama-sama," Jokowi menambahkan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta agar di dalam dokumen RPJMN, terdapat peta jalan bagaimana cara mencapai target tersebut. Jokowi mengatkan peta jalan tersebut harus jelas rute dan tahapannya seperti apa.
"Betul-betul realistis bisa dilakukan, jangan abstrak, jangan normatif," kata dia.
Selain itu Kepala Negara kembali mengingatkan agar tidak ada lagi visi misi menteri. Semua kata dia, mengacu pada RPJMN sebagai penuangan visi dan misi presiden dan wapres.
Baca Juga: Jokowi Sebut Ahok Ikut Tes Seleksi Jadi Bos BUMN
Kemudian Jokowi menginginkan agar program dalam RPJMN bisa sambung satu garis lurus dari pusat sampai ke daerah.
