Infografis
Suara.com - Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan partai yang dipimpinnya tetap menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan. Sikap tersebut akan diambil untuk lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi di periode kedua.
Keputusan untuk berada di luar pemerintagan tersebut juga telah diambil berdasarkan musyawarah Majelis Syura ke-8.
“Jadi jelas lah bagi kita semua dalam pengesahan dalam lembaga tertinggi partai ini maka PKS insyaallah akan tetap di luar pemerintahan Pak Jokowi selama lima tahun ke depan,” kata Sohibul di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019).
Sohibul menuturkan ada beberapa alasan mengapa PKS tetap mengambil sikap politik berada di luar pemerintahan. Pertama, kata dia, PKS ingin menjaga kepantasan dalam demokrasi di mana harus terdapat partai penyeimbang.
Baca Juga: Prabowo Jadi Menteri Jokowi, Menhan Malaysia Puji Kematangan Demokrasi RI
“Rasanya aneh bila di negara yang sudah menetapkan bahwa sistem politiknya adalah demokrasi lalu semua jadi bagian dari pemerintah gak ada yang check and balances, masa gak ada penyeimbang. Dengan sikap ini justru PKS ingin selamatkan demokrasi Indonesia,” kata Sohibul.
Alasan kedua, PKS ingin memberikan pelajaran politik, bahwa dalam pesta demokrasi akan ada pihak yang menang dan kalah.
Ia menuturkan PKS sebagai pendukung pasangan capres dan cawapres yang kalah dalam pilpres akan memberikan kesempatan kepada pihak yang menang untuk menjalankan pemerintahan.
Kemudian alasan ketiga yakni PKS menterjemahkan keinginan masyrakat yang sama halnya dengan mereka agar dalam berdemokrasi harus ada partai penyeimbang.
Baca Juga: Jokowi Mengakui Bosan Punya Menteri Basuki dan Budi Karya
