Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi cara mantan pendahulunya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menyisir anggaran satu per satu. Ia sedang menyiapkan aplikasi baru untuk mengatasi masalah sistem e-budgeting ini.
Hal tersebut disampaikan Anies melalui video yang diunggah ke kanal YouTube Deddy Corbuzier, Kamis (14/11/2019).
Pada awal video Anies menjelaskan bahwa tahun lalu dirinya telah mengetahui ada kelemahan dalam sistem e-budgeting.
"We found it last years, langsung bikin aplikasi upgrade-nya. Karena itulah kita bisa mulai gunakan Januari besok," ucap Anies.
Baca Juga: Target Awal Meleset, Tanggap Darurat di NTB dan Sulteng Diperpanjang Lagi
Ia kemudian menceritakan bagaimana awal mula menemukan kelemahan sistem e-budgeting di tahun 2018.
"Saya mulai tugas akhir tahun 2017. 2018 ketemu nih, begitu ketemu, oke fix it. Kita bikin aplikasinya untuk upgrade sehingga tidak berulang. Bikin aplikasi itu setahun lebih," Anies menceritakan.
Deddy Corbuzier kemudian menimpali, "Bro bentar, kan 2017, Gubernur 2017 dong, Oktober 2017, sebelumnya Ahok, pada saat Ahok masalah ini ada enggak?"
Menurut Anies, masalah sistem e-budgeting ini juga terjadi di era pemerintahan Gubernur Ahok. Bahkan dia bersedia untuk menunjukkan buktinya.
"Karena itu dulu selalu dilihatin satu-satu. Saya ini begitu denger dilihatin satu-satu itu kayak gini lho, kalau memang kita pindah nih dari mesin ketik trus pindah ke Ms Word, trus mau ngitung jumlah kata pakai diitungin satu-satu, kenapa pakai Ms Word?" ujar Anies.
Baca Juga: Tas Hitam Misterius Bikin Geger Depok, Warga: Dilempar Pengendara Motor
Ia berpendapat bukan cara yang tepat jika sudah memakai sistem elektronik dalam menyusun anggaran tapi langkah memeriksanya dengan cara manual.
"Jadi saya begitu ketemu masalah di sini, dilihatin pakai mata, saya bilang 'no no no'," ucap Anies.
Anies merasa seharusnya sistem e-budgeting bisa mendeteksi ketika ada pengguna yang input data dengan nominal atau item komponen yang tidak wajar. Maka dari itu, ia memerintah jajarannya untuk membuat aplikasi baru sebagai upgrade.
Sebelumnya, kontroversi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta mulai menjadi sorotan warganet setelah anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengungkapnya ke media sosial.
William menulis di Twitter, Selasa (29/10/2019), telah menemukan anggaran aneh pembelian lem Aibon senilai Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Setelah banyak yang me-retweet cuitan itu, William pun membongkar anggaran-anggaran lain yang mencurigakan di Pemprov DKI Jakarta hingga kemudian memicu reaksi warganet.
