"Jadi saya begitu ketemu masalah di sini, dilihatin pakai mata, saya bilang 'no no no'," ucap Anies.
Anies merasa seharusnya sistem e-budgeting bisa mendeteksi ketika ada pengguna yang input data dengan nominal atau item komponen yang tidak wajar. Maka dari itu, ia memerintah jajarannya untuk membuat aplikasi baru sebagai upgrade.
Sebelumnya, kontroversi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta mulai menjadi sorotan warganet setelah anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengungkapnya ke media sosial.
William menulis di Twitter, Selasa (29/10/2019), telah menemukan anggaran aneh pembelian lem Aibon senilai Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Baca Juga: Target Awal Meleset, Tanggap Darurat di NTB dan Sulteng Diperpanjang Lagi
Setelah banyak yang me-retweet cuitan itu, William pun membongkar anggaran-anggaran lain yang mencurigakan di Pemprov DKI Jakarta hingga kemudian memicu reaksi warganet.