Infografis
Suara.com - Anggota Komisi VI DPR sekaligus Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus mundur dari PDI Perjuangan, menyusul penunjukan dirinya menjadi bos di salah satu perusahaan BUMN.
Baidowi berujar BUMN harus bebas dari partai politik, untuk itu Ahok yang diketahui sebagai kader PDI Perjuangan harus mengundurkan diri dari partai bila ingin memimpin perusahaan BUMN.
“Karena BUMN harus steril dari parpol, maka Ahok harus mundur dari parpol,” kata Baidowi kepada wartawan Kamis (14/11/2019).
Selain itu, Baidowi mengusulkan agar Ahok diberi target waktu dan target pencapaian kinerja dalam memimpin perusahaan BUMN. Hal tersebut perlu diterapkan guna menjawab keraguan publik atas penunjukan Ahok oleh Menteri BUMN Erick Tohir.
Baca Juga: Hobi Marah-marah, Ahok Disebut Cocok Jadi Dirut PLN atau Pertamina
Baidowi kemudian meminta Ahok agar dapat mengubah pola komunikasinya dengan tidak lagi mengedepankan sisi emosi dalam menjadi pimpinan di perusahaan.
“Ahok harus mengubah pola komunikasi dengan lebih mengedepankan empati bukan emosi dalam memimpin lembaga. Setiap persoalan bisa diselesaikan dengan baik-baik saja tanpa harus dengan emosi,” tandasnya.
Untuk diketahui, Ahok mendatangi kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Rabu (13/11/2019). Ahok mengaku kedatangannya di panggil Menteri BUMN Erick Thohir dan diminta untuk menjabat salah salah posisi di perusahaan BUMN.
"Intinya kita bicara soal BUMN dan saya mau dilibatkan menjadi salah satu BUMN. Gitu saja," kata Ahok.
Namun Ahok belum mengetahui posisi apa yang bakal ditawarkan kepada dirinya, karena baru kali ini dirinya bertemu dengan Erick Thohir.
Baca Juga: Ahok Jadi Bos BUMN, Ruhut: Dia Benar-benar Superstar
"Jabatannya apa BUMN mana saya ngga tahu, mesti tanya ke pak menteri. Itu saja," katanya.
