Ahok Bakal Jadi Bos BUMN, Gerindra Ungkit 2 Kasus Lawas

Reza Gunadha | Husna Rahmayunita
Ahok Bakal Jadi Bos BUMN, Gerindra Ungkit 2 Kasus Lawas
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Suara.com/Tyo)

Partai Gerindra memention akun Erick Thohir dan Kementerian BUMN.

Suara.com - Partai Gerindra mengungkit dua kasus besar yang sempat menyeret nama Basuki Thahaja Purnama alias Ahok melalui jejaring Twitter resminya.

Respons tersebut muncul bersamaan dengan kabar didapuknya Ahok menjadi salah satu bos BUMN.

Dalam cuitannya, Partai Gerindra membagikan dua foto mengenai kasus yang mencuat semasa Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Tak lain dua kasus tersebut yakni pembelian tanah untuk pembangunan Rumat Sakit Sumber Waras dan pembelian tanah di Cengkareng Barat , Jakarta Barat yang kekinian dinilai belum tuntas.

Baca Juga: Dana Dividen BUMN Akan 'Diparkir' di Pasar Modal? Bocoran Strategi Investasi Danantara

Tanpa memberikan pernyataan lebih rinci, dalam unggahan tersebut Partai Gerindra pun memention akun Twitter Menteri BUMN Erick Thohir dan akun resmi Kementerian BUMN.

"Kita semua mengetahui bahwa Mantan Gubernur DKI Jakarta (Ahok) tersebut memiliki rekam jejak dua kasus yang belum jelas penyelesaiannya, yaitu kasus Sumber Waras dan pembelian tanah di Cengkareng, Jakarta Barat. #SuaraGerindra @KemenBUMN @erickthohir, cuit Gerindra, Rabu (13/11/2019)."

Cuitan Gerindra soal Ahok. (Twitter)
Cuitan Gerindra soal Ahok. (Twitter)

Diketahui, nama Ahok terlibat dalam dugaan kasus korupsi pembelian lahan untuk RS Sumber Waras yang merugikan negara Rp 173 miliar, hasil dari audit BPK.

Ahok dan sejumlah pihak sempat diperiksa oleh KPK pada 2016. Namun KPK menyebut, dalam penyelidikan kasus itu tidak menemukan perbuatan melawan hukum.

Sementara itu, Ahok juga sempat diprotes terkait pembelian tanah seluar 4,7 hektare di Cengkareng Barat.

Baca Juga: Gaya Dedi Mulyadi Hadiri Undangan Dicap Mirip Imej Jokowi dan Ahok Saat Berstatus Pejabat

BPK menganggap pembelian lahan terindikasi korupsi Rp 648 miliar karena Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan membeli lahan miliknya sendiri.