Infografis
Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung menilai seharusnya Menkopolhukam Mahfud MD menolak adanya anggaran swasta di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila(BPIP).
Hal itu disampaikannya dalam video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Minggu (10/11/2019).
Pernyataan Rocky Gerung ini dikeluarkan setelah video lama wawancara Mahfud MD tentang kegiatan BPIP viral kembali di media sosial. Menurutnya, tidak tepat jika ada kepentingan swasta di kegiatan BPIP.
"Itu paradoks, inikan BPIP perusahaan ideologi negara, yang musti steril dari kepentingan apapun. Memang mungkin swasta diundang disitu dengan motif CSR tapi saya anggap itu tidak tepat, tidak dibolehkan," ucap Rocky.
Baca Juga: 4 Mantan Menteri Kesehatan Diskusi di Hari Kesehatan Nasional, Bahas Apa?
"Kalau memang anggarannya enggak ada ya jangan dipaksakan," imbuhnya.
Rocky merasa aneh dengan pernyataan Mahfud MD itu. Sebab seharusnya negara yang mendukung kegiatan sosialisasi ideologi BPIP.
"Itu agak lucu bahwa keadilan sosial yang ada di Pancasila disosialisasikan melalui CSR perusahaan kapitalis, itu secara logic bertentangan, harusnya tetap negara yang mensponsori," ujar Rocky.
Dalam video berdurasi 7 menit itu, Rocky mengatakan seharusnya Mahfud mengerti persoalan mendasar negara dan tidak digantungkan pada kepentingan perusahaan.
"Harusnya kalau Pak Mahfud yang terima itu artinya soal-soal mendasar negara tidak diandalkan pada kepentingan publik, tapi pada kepentingan privat dari koorporasi, bukan dari APBN tapi pada penganggaran CSR perusahaan. Harusnya Pak Mahfud ngerti itu," ucap Rocky.
Baca Juga: Kementerian ATR Teken MoU Dengan 3 Perusahaan BUMN Soal Sertifikasi Aset
Ia menambahkan, "Dari awal dia musti tolak itu, kalau dia gak bisa tolak dan mengaku sekarang, ada yang enggak klop dalam alam pikirannya sebagai pejabat publik".
