Infografis
Suara.com - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Evan A Laksmana menanggapi konsep Perang Rakyat Semesta yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Konsep yang disebutkan oleh Prabowo ini juga dikenal dengan Sishankamrata, singkatan dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Komponen Sishankamrata adalah pertahanan militer (TNI dan Polri) dan nonmiliter (rakyat Indonesia).
"Banyak yang ribut soal pernyataan Menhan terkait #sishankamrata, 'Apakah masih relevan doktrin tersebut di era perang abad 21?" ucap Evan melalui cuitan di Twitter @EvanLaksmana pada Selasa (12/11/2019).
Menurut Evan, sishankamrata memang sudah menjadi landasan dam strategi pertahanan dan keamanan Indonesia sejak dahulu. Sishankamrata juga tercantum dalam undang-undang.
Baca Juga: Bunga KUR Turun 1 Persen, Bukan untuk Individu Tapi Kelompok
Tapi Evan merasa persoalan sebenarnya adalah bagaimana implementasi konsep yang diusulkan oleh Prabowo tersebut.
"Tapi bagaimana implementasi dan “terjemahan” praktisnya. Seperti politik luar negeri bebas aktif, sishanmkarata lebih dekat ke landasan filosofis dan logika pertahanan (baca: analogi "logic vs grammar" Clausewitz). Ia bukan kebijakan praktis han atau strategi militer," Evan menjelaskan.
Ia kemudian menyinggung sejarah sishanmkarata di mana terjadi dwi-fungsi di era Orde Baru yang dipakai untuk melibatkan ABRI dalam semua kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya.
"Bagaimana sekarang menerjemahkan sishankamrata tanpa membuka pintu "militerisasi" negara dan masyarakat?" tanya Evan.
Menurutnya, pertanyaan ini penting karena tanpa ada rencana serta kebijakan jelas dari Kemenhan dan Mabes, akan selalu muncul pertanyaan dan kritik dari masyarakat.
Baca Juga: Tak Perlu Bingung, Ini Contoh Surat Lamaran CPNS 2019
"Banyak landasan konseptual operasi & taktik militer (sebagai bagian sishankamrata) merupakan warisan Jepang dan perang revolusi 45-49. Bagaimana kita memformulasikan doktrin-doktrin dan operasi-operasi militer baru dan modern yang tidak lagi berdasar asumsi-asumsi dari 60 tahun lalu?" tanya Evan.
Dengan konsep usulan Prabowo ini, Evan juga menanyakan apakah modernisasi alusista Indonesia tetap jadi acuan.
Sebab menurut Evan, "Sekarang, UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara juga butuh diterjemahkan lebih lanjut dan dipikirkan kaitannya dengan MEF, valdas TNI, anggaran, offset, dan pemindahan ibukota. Belum lagi bicara revisi UU TNI dan perubahan lingkungan strategis Indo-Pasifik".
Peneliti CSIS ini menutup pernyataannya dengan menghimbau kepada pemerintah agar "menerjemahkan" sishankamrata dengan tepat.
"Jangan sampai proses transformasi pertahanan malah mundur ke abad 20. Tantangan kebijakan pertahanan riil tidak bisa dijawab dengan falsafah semata-mata," kata dia.
Konsep Perang Rakyat Semesta ini diusulkan oleh Prabowo dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Gedung Nusantara II, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).
![Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11). [ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/11/11/96272-prabowo.jpg)
Prabowo meyakini jika memang bangsa Indonesia terpaksa harus berperang, maka konsep Pertahanan dan Perang Rakyat Semesta itu dapat dipergunakan.
"Tetapi pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran konsep Pertahanan Rakyat Semesta, perang kalau terpaksa kita terlibat dalam perang, perang yang akan kita laksanakan adalah Perang Rakyat Semesta, the concept of the total people war," ujarnya.
Prabowo mengatakan, unsur utama dalam konsep Pertahanan dan Perang Rakyat Semesta ialah rakyat. Oleh karenanya, kata Prabowo, penting adanya wajib bela negara bagi rakyat Indonesia.
