Infografis
Suara.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana akhirnya diperiksa Bahan Kehormatan DPRD DKI Jakarta. Dia dipanggil untuk diperiksa karena membongkar skandal anggaran lem aibon di Pemprov DKI Jakarta.
William terlihat memasuki ruangan BK pada pukul 10.20 WIB. Anggota dewan termuda itu didampingi rekannya dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Agust Hamonangan. BK memanggil William terkait pembongkaran rencana pembelian lem aibon Rp 82,8 miliar.
"Entar ya," ucap Wiliam ketika ditanya wartawan, Selasa (12/11/2019).
Sebelumnya, BK DPRD menerima laporan dari Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia, Sugiyanto terkait tindakan William.
Baca Juga: Gerindra Sebut Genit Soal Lem Aibon Anies, PSI Beri Balasan Telak
"William Aditya Sarana diduga melanggar kode etik, karena mengunggah rencana KUA-PPAS 2020 ke media sosial. Hal itu menimbulkan persepsi negatif dan kehebohan di publik sampai saat ini," kata Sugiyanto seperti dikutip dalam siaran pers, Senin (6/11/2019).
Dia menilai dokumen rencana KUA-PPAS belum boleh diunggah ke ruang publik lantaran masih dalam pembahasan dengan komisi dan badan anggaran DPRD DKI. Terkait dengan hal pembuatan APBD 2020 pada Pemprov DKI Jakarta, dia menegaskan rancangan APBD DKI dibuat bersama-sama antara DPRD dan Gubernur DKI.
"Tidaklah pantas ada anggota DPRD DKI menyalahkan Gubernur atau sebaliknya. masih dalam pembahasan dalam rapat-rapat komisi atau rapat Banggar DKI Jakarta," jelasnya.
Hingga laporan ini diturunkan pemeriksaan terhadap William di ruang BK masih berlangsung. Di depan, beberapa aparat keamanan baik dari kepolisian maupun pihak keamanan berjaga-jaga.
Terancam dipecat
Baca Juga: Taufiqurrahman Curiga pada Data Lem Aibon, Jubir PSI Beri Bukti
BK tidak menutup kemungkinan adanya pemberhentian William sebagai legislator jika terbukti bersalah. Ketua BK DPRD DKI, Achmad Nawawi mengatakan pihaknya akan menggelar rapat bersama perwakilan fraksi untuk menentukan nasib William. Terdapat beberapa sanksi jika William terbukti bersalah seperti teguran lisan, tertulis hingga pemecatan.
