Infografis
Suara.com - Proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta masih terus bergulir dan belum jelas penyelesaiannya. Terkini, Partai Gerindra DKI mengajukan empat nama calon baru bagi kursi wakil gubernur yang sudah lowong sekitar satu tahun lebih itu.
Terkait pengajuan empat nama calon dari Gerindra, PKS yang juga memiliki hak untuk pengajuan cawagub menyatakan belum mengetahui usulan baru dari partai yang sama-sama mendukung Anies Baswedan duduk di kursi DKI 1.
Untuk itu, PKS ingin partai berlambang burung garuda itu menghormati keputusan lama.
Sejak ditinggal Sandiaga Uno, kursi DKI 2 diberikan kepada PKS. Hal itu merupakan kesepakatan bersama Gerindra dengan PKS selaku partai pemenang bersama Gerindra pada Pilkada 2017 lalu.
Baca Juga: Drama Pemilihan Wagub DKI Berlanjut, Gerindra Ajukan 4 Nama
Setelah satu tahun kosong, Gerindra menganggap dua nama cawagub yang disodorkan PKS sebagai penyebabnya. Ketua fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta, Muhammad Arifin tak terima dengan tudingan itu.
"Ini yang bikin mandek siapa? Kita ingin Gerindra menyepakati yang telah dibuat sama PKS. Agar itu dihormati dan tidak dicederai," ujar Arifin saat dihubungi, Jumat (8/11/2019).
Arifin juga mengaku belum ada komunikasi langsung antara Gerindra dengan PKS. Ia bahkan hanya mengetahuinya dari media massa.
"Tidak ada penyampaian. Makanya kita tetap mengawal apa yang telah disepakati. Kita berharap kesepakatan itu dihormati, dijalankan dan tidak dicederai," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Mohamad Taufik membenarkan pihaknya mencalonkan empat nama Cawagub. Di antaranya adalah Arnes Lukman, Ferry J Yuliantoro Ariza Patria, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah.
Baca Juga: Pemilihan Wagub DKI Molor, Gerindra Pertanyakan Figur Kandidat
"Benar (mengajukan empat nama Cawagub). Arnes Lukman, Ferry J Yuliantoro Ariza Patria, Saefullah," ujar Taufik saat dihubungi, Kamis (8/11/2019).
Taufik mengaku partainya itu mengajukan kompetitor baru karena dua nama dari PKS mandek. Pasalnya kedua calon itu dianggapnya kurang komunikasi dan dikenal oleh anggota DPRD lain.
"Pertama jangan-jangan figur yang nggak DPRD kurang menerima atau komunikasi. Dua itu saja. Perimbangan. Ya sudah lah, kita usulkan, dari kita ada dari PKS ada," katanya.
