Infografis
Suara.com - Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara menerima kunjungan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy dan jajarannya, di kantor Kementerian Sosial (Kemensos). Kedua pejabat mengkoordinasikan sejumlah kebijakan penting, untuk mewujudkan visi presiden, yakni membangun SDM unggul dan mewujudkan Indonesia maju.
Menurut Mensos, isu besar membangun SDM unggul yang menjadi bahasan dalam pertemuan itu adalah dukungan data Kemensos untuk mewujudkan bantuan pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
“Saya sampaikan kepada Pak Menko, bahwa kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan soal itu. Kemensos mendapatkan data 530.000-an anak sekolah Kelas XII. Nah setelah diverifikasi, sebanyak 190.00-an siswa sudah terpadankan. Artinya sudah bisa mendapatkan bantuan KIP Kuliah,” kata Mensos, di ruang kerjanya, di Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Hadir dalam pertemuan ini Sekretaris Jenderal Kemensos, Hartono Laras, dan seluruh direktur jenderal, kepala badan, inspektur jenderal, dan juga tiga staf ahli Menteri Sosial. Kemenko PMK hadir lengkap, baik Sekretaris Menko dan para deputi.
Baca Juga: Kemensos Usulkan 20 Nama Calon Pahlawan Nasional
Pada intinya, pertemuan ini didasari semangat untuk meningkatkan koordinasi dan optimalisasi program di lingkungan Kemensos dengan lembaga terkait, khususnya yang di bawah Kemenko PMK.
Masih terkait kebutuhan data, dalam kesempatan tersebut, Mensos juga melaporkan langkah Kemensos yang dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Kemensos akan mendorong agar warga pra-sejahtera yang menerima bansos harus berbasis NIK.
“Minggu depan kami akan melakukan pemadanan data dengan Dukcapil Kemendagri. Tujuannya agar NIK menjadi basis dalam penyaluran bansos kepada warga pra-sejahtera. Sementara data yang penduduk dengan NIK berada dalam domain Dukcapil,” kata Mensos.
Mensos menyatakan, dari 98.000.000-an data warga pra-sejahtera yang dikelola sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terdapat sekitar 30.000.000-an jiwa yang belum jelas NIK-nya.
“Ini yang akan kami dorong, agar Dukcapil bisa melalukan pemadanan secara door to door . Kami ingin agar bansos kepada warga pra-sejahtera bisa tepat sasaran dengan berbasis NIK,” katanya.
Baca Juga: Mensos Juliari Bakal Eksekusi Program Kemensos Sesuai Arahan Jokowi
Selain itu, Mensos juga melaporkan kepada Menko PMK bahwa Kemensos akan meningkatkan dan memperkuat program terkait pemberdayaan sosial, selain program yang sudah berjalan sebelumnya.
