Infografis
Suara.com - PDI Perjuangan menanggapi positif rencana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pemilu langsung di Indonesia jelang Pilkada Serentak 2020.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengamini gagasan Tito karena sistem pemilu langsung menyebabkan tingginya biaya pemilu, korupsi, dan “ketegangan politik” akibat demokrasi liberal kapitalistik yang selama ini diterapkan di Indonesia.
"Pemilu langsung selama ini selain berbiaya mahal, memunculkan oligarki baru, kaum pemegang modal dan yang memiliki akses media yang luas, serta mereka yang mampu melakukan mobilisasi sumber dayalah yang berpeluang terpilih. Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tereduksi menjadi demokrasi kekuatan kapital. Dalam perspektif inilah kritik Mendagri terasa begitu relevan," kata Hasto kepada wartawan, Jumat (8/11/2019).
Hasto menjelaskan, di internal PDIP sendiri telah menerakan merit sistem yang menyaring kader melalui psikotest, test tertulis dan wawancara di dalam pemilihan pimpinan partai di tingkat provinsi dan kabupaten kota, tanpa sistem voting.
Baca Juga: Soal Pilkada Langsung, Arsul Sani: DPR Sudah Lama Lihat Banyak Mudaratnya
"Hasilnya, kualitas kepemimpinan Partai di semua tingkatan meningkat, berbiaya sangat murah, dan minim konflik. PDI Perjuangan menegaskan sebagai Partai dengan biaya paling kompetitif dan efektif di dalam melakukan konsolidasi struktural Partai," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai pelaksanaan pilkada secara langsung lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.
Salah satu mudaratnya yakni, biaya politik yang tinggi hingga membuka potensi adanya korupsi terhadap pemimpin terpilih hasil Pilkada.
“Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu, pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun?," kata Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
“Banyak manfaatnya partisipasi demokrasi tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 M mau jadi bupati mana berani dia, udah mahar politik,” katanya.
Baca Juga: Mendagri Sebut Ada Mudarat Pilkada Langsung, Golkar: Cermin Kemunduran
